Komisi II DPRD Usulkan Pemkot Mesti Miliki Tenaga Pencatat Meter ABT

Komisi II DPRD Usulkan Pemkot Mesti Miliki Tenaga Pencatat Meter ABT

Agustus 7, 2020 0 By admin

AMBON,FM,- Komisi II DPRD Kota Ambon mendorong Pemerintah kota Ambon melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah agar ada tenaga pencatatan Air Bawah Tanah, guna memaksimalkan pendapatan pajak daerah dari sektor Air Bawah Tanah.

Petugas pencatat juga harus ada lantaran konsep yang diterapkan adalah ‘meterisasi’, petugas inilah yang nantinya akan bertugas untuk mencatat setiap angka meter pada sumur ABT milik setiap perusahan secara rutin.

“Karena menggunakan konsep meterisasi, kami mendorong agar Bappemda memiliki petugas pencatatan ABT, entah itu petugas kontrak ataupun lainnya tergantung Bappemda menyediakan,” ungkap Ketua komisi II DPRD Kota Ambon, Jafry Taihuttu kepada wartawan usai melakukan kunjungan kerja lapangan pada salah satu perusahan besar yakni PT Pelindo, Jumat (07/08/2020)

Taihuttu menjelaskan, salah satu potensi terbesar daerah dari sektor pajak adalah Air Bawah Tanah (ABT) meskipun beberapa waktu lalu ditarik kewenangannya oleh Pemerintah provinsi Maluku tetapi dengan upaya bersama legislatif maupun eksekutif kewenangan itu dikembalikan lagi ke kota Ambon.

Dalam upaya memaksimalkan pendapatan daerah tersebut, komisi II DPRD bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon turun dan meninjau langsung ABT maupun meterisasi beberapa perusahan besar antara lain, PT Pelindo, PLN, Pertamina TBBM Wayame dan Angkasa Pura dan dilanjutkan dengan sosialisasi yang eksis dilakukan oleh Bappemda.

Menurut Taihuttu, Implementasi daerah tidak cukup hanya dengan berbicara di kantor tetapi harus didukung juga dengan data fakta lapangan.karena itu Komisi akan sering turun meninjau langsung lokasi.

Dalam pandangannya, bukan hanya perusahan itu saja yang akan menjadi pantauan dan pengawasan komisi II DPRD ada juga PPN Tantui dan seluruh objek pajak yang menggunakan ABT.

“Ini yang nantinya akan menjadi keseriusan kita baik BUMN maupun BUMD akan tetap dalam pengawasan komisi karena wajib bagi objek pajak untuk berkontribusi untuk daerah.

Penerimaan pajak, lanjut Taihuttu, tidak hanya berorientasi pada provit tetapi pungutan dari Pajak ABT ini nantinya akan didedikasikan untuk pelestarian lingkungan, rehabilitasi dan reboisasi karena terbukti dari waktu ke waktu selalu kekurangan air.(FM-07)