Lewerissa: Kebijakan Efisiensi Tidak Berpihak pada Daerah Kepulauan

AMBON, fokusmaluku.com- Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa kepada awak media di Baileo Rakyat- Karpan Ambon, Selasa (10/02/2026)  mengungkapkan, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya berpihak pada daerah kepulauan seperti Provinsi Maluku.Hal ini mendorong Komisi III DPRD Maluku melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta untuk menyampaikan langsung persoalan pembangunan infrastruktur di daerah.

Koordinator Komisi III DPRD Maluku sekaligus Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Johanis Lewerissa, menilai kebijakan pengurangan anggaran infrastruktur berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan antara daerah daratan dan wilayah kepulauan.

“Efisiensi anggaran berlaku nasional, tapi kondisi daerah tidak bisa disamaratakan. Maluku adalah wilayah kepulauan, lautnya lebih luas dari daratan. Kalau kebijakan ini disamakan, maka daerah seperti Maluku pasti tertinggal,” kata Johan saat memimpin rapat Komisi III DPRD Maluku di ruang Paripurna, Jumat pekan kemaren.

Katanya, ketergantungan Maluku terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat setiap kebijakan pemangkasan anggaran berdampak langsung terhadap progres pembangunan infrastruktur dasar di daerah.

Ia menegaskan, DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Maluku di tingkat pusat, bukan sekadar menerima kebijakan yang ada.

“Kalau kita hanya menunggu, maka pembangunan akan berjalan di tempat. Daerah harus aktif memperjuangkan kebutuhannya,” ujarnya.

Johan juga menyoroti lemahnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berpotensi melemahkan posisi tawar Maluku di hadapan pemerintah pusat.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan di daerah menyatukan data dan program pembangunan agar usulan anggaran infrastruktur Maluku memiliki dasar yang kuat dan terukur. (**)