Kolaborasi Kuat! Pemkot Ambon, OJK, dan BI Pacu Inklusi Keuangan

AMBON, fokusmaluku.com – Upaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat terus diperkuat Pemerintah Kota Ambon. Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Pemkot Ambon menyelaraskan langkah melalui Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026.

Rapat yang berlangsung di Aula Lantai 5 Kantor OJK Maluku, Selasa (14/04/2026), menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi program kerja sekaligus merumuskan arah kebijakan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Kota Ambon.

Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan akses layanan keuangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Perluasan akses keuangan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki tabungan dan akses terhadap layanan keuangan yang memadai,” ujarnya.

Menurutnya, TPAKD memiliki peran strategis sebagai wadah untuk menjawab berbagai tantangan akses keuangan. Karena itu, keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi hal mutlak agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Di tengah tantangan ekonomi global, Kota Ambon dinilai tetap menunjukkan kinerja positif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali di angka sekitar 3,18 persen pada Maret 2026, serta penurunan angka kemiskinan dari 5,13 persen menjadi 4,34 persen pada 2025.

Namun demikian, Wali Kota mengingatkan bahwa kerentanan terhadap kemiskinan masih cukup tinggi. Karena itu, dibutuhkan intervensi yang tepat sasaran berbasis data yang akurat.

Dalam arahannya, sejumlah fokus utama TPAKD ke depan turut disoroti, mulai dari penguatan ekosistem ekonomi kreatif, peningkatan akses keuangan bagi pelaku UMKM, hingga percepatan digitalisasi transaksi keuangan.

Selain itu, sektor perbankan juga didorong untuk lebih mengarahkan penyaluran kredit ke sektor produktif, khususnya UMKM, dibandingkan kredit konsumtif.

“Jika UMKM tumbuh, maka ekonomi daerah juga akan bergerak positif. Di sinilah peran penting sektor jasa keuangan,” tegasnya.

Tak kalah penting, perhatian juga diarahkan pada upaya pemberantasan praktik rentenir di pasar tradisional seperti Pasar Mardika, yang dinilai masih menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil.

Melalui rapat pleno ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan akses keuangan yang inklusif, merata, dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Ambon secara berkelanjutan. (Eda L)