Pemkot Ambon Bayarkan Operasional 770 Kader Posyandu- BKB Tingkat Kelurahan

AMBON,FM.- Sebanyak 770 kader Posyandu dan Bina Keluarga Balita ( BKB) tingkat kelurahan di kota Ambon menerima pembayaran operasional triwulan II dari Pemerintah kota Ambon, proses pembayaran digelar di Aula MCM Tantui- Ambon.Jumat (21/06/2019)

Asisten I Pemkot Ambon, Mien Tupamahu saat membaca sambutan wali kota Ambon menyatakan, Posyandu merupakan wadah partisipasi masyarakat paling bawah dalam pembangunan kesehatan yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat sesuai prinsip kehidupan demokrasi.

“Pembayaran operasional janganlah dilihat dari besar atau kecilnya biaya operasional tetapi sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Ambon terhadap jasa yang selama ini dilakukan oleh bapak ibu kader, sekaligus sebagai motivasi bagi para kader terhadap tugas dan kerja walaupun pelayanan masih dilakukan pada teras ataupun halaman rumah orang,” Ungkapnya.

upaya peningkatan peran dan fungsi Posyandu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah namun semua komponen yang ada di masyarakat termasuk para kader.

Fungsi kader terhadap Posyandu sangat besar, yaitu mulai dari tahap perintisan posyandu, penghubung dan lembaga yang menunjang penyelenggaraan Posyandu sebagai perencana pelaksana dan sebagai pembina penyuluh. untuk memotivasi masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan Posyandu di wilayahnya.

Upaya pengembangan kualitas SDM lanjutnya, dapat dilakukan secara merata, apabila sistem pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti Posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta dapat menjangkau semua sasaran yang membutuhkan layanan tumbuh kembang anak, ibu hamil, ibu menyusui dan nifas.

Disamping itu, pelayanan Posyandu harus didukung oleh kader Posyandu yang kredibel yang siap berperan serta di dalam pelayanan kesehatan khususnya pelayanan dasar posyandu.

“persepsi yang positif sendiri harus dimiliki oleh setiap keadaan sehingga pelayanan kesehatan dasar di Posyandu dapat berjalan dengan maksimal,” Akuinya.

Rendahnya partisipasi kader akan berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk datang dalam kegiatan pemantauan tingkat status gizi anak, ibu hamil dan menyusui. yang pada akhirnya tidak dapat memenuhi kebutuhan data perkembangan status gizi anak balita di posyandu.