Wakil Ketua DPR-RI Bantu Tokoh Maluku Tagih Janji Pempus

Juli 18, 2018 0 By admin

AMBON,FM.- Wakil Ketua DPR- RI, Fahri Hamzah berjanji akan membantu masyarakat Maluku untuk memperjuangkan janji- janji manis pejabat negara saat berkunjung ke Maluku terkait RUU Kepulauan dan LIN, bahkan janji dana 1 Triliun sebagai kompensasi dari moratorium oleh Menteri Perikanan dan Kelautan. Hal ini diungkapkan Hamzah usai melakukan dialog kebangsaan dan jumpa tokoh Maluku, di Swisbell- Hotel Ambon, Rabu.

Kepada wartawan Hamzah menyatakan, setelah empat tahun kepemimpinan Jokowi, tidak ada satupun aturan UU yang dibuat dalam mendukung RUU Kepulauan itu sendiri termasuk Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

Konsep laut, akui Hamzah, adalah sesuatu yang harus terus dikembangkan, terutama di Maluku karena memiliki luas lautan 92, 8 persen adalah laut, hal ini sejalan dengan program presiden RI,Joko Widodo namun sayangnya, konsep itu hanyalah wacara, yang tidak ada implemantasinya hingga kini.

“DPR Melihat urgensi ini, Pak Jokowi sebagai pencetus dari Poros Maritim justru tidak melihat hal itu penting.seakan ada diakriminasi kebijakan negara termasuk anggaran terhadap provinsi kepulauan karena perhitungannya dengan variabel darat, itu berarti konsep revolusi dan poros maritim itu, ternyata hanyalah janji kampanye presiden Jokowi, karena tidak ada eksekusinya, ” ucap Hamzah.

Dirinya berjanji akan membantu Maluku dalam memperjuangkan kepentingan Maluku di Pusat dengan membuat pertemuan dengan kementerian terkait dan menagih janjinya kampanye kepada masyarakat Maluku.

“Pak Jokowi bakal ditagih janjinya ni, mana janji poros Maritim dunia, sudah adakah aturan yang mendukung itu;” tanyanya.

Lanjutnya, sebagai pimpinan wakil rakyt di Pusat, akan duduk bersama dengan tokoh Maluku di Jakarta dan membahas hal ini, serta mengundang kementerian terkait termasuk menyurati presiden RI untuk bersama menagih janji presiden dan menteri kepada masyarakat di Maluku.

“Kita masih punya waktu, kita akan coba mengawakili masyarakat di Provinsi Kepulauan untuk mendorong UU Kepulauan. Bahkan janji-janji manis untuk masyarakat Maluku,” tegasnya. (FM-09)