Indeks Demokrasi Indonesia di Maluku Turun

AMBON,FM.- Indeks demokrasi Indonesia di Provinsi Maluku mengalami penurunan dibandingkan IDI tahun 2017 yakni 75,51.

IDI adalah indikator komposisi yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi indonesia tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil (Civil Liberty) hak-hak politik (Political Rights) dan lembaga-lembaga demokrasi (Institution of Democracy) yang pengitungannya menggunakan 4 sumber data metedologi antara lain, review surat kabar lokal, review dokumen ( Perda,Pergub) Focus Group Discussion) dan wawancara mendalam. Demikian ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, Dumanggar Hutauruk dalam releasenya yang diterima media ini, pekan lalu.

Dari aspek demokrasi, akui Hutauruk, perubahan angka IDI Maluku Tahun 2017-2018 dipengaruhi oleh tiga aspek diantaranya, kebebasan sipil yang turun 0,4 poin dari (81,78 menjadi 81,38), hak-hak politik turun 1,99 poin (dari 74,85 menjadi 72,86) dan lembaga demokrasi turun 3,83 poin (dari 76,15 menjadi 72,32)
Lanjutnya, fluktuasi angka ini adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Maluku.IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi.

“IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Disamping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek pernah masyarakat, lembaga legislatif partai politik lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan ini merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder tidak hanya pemerintah. (FM-06)