Komisi I DPRD Kota Ambon Akan Panggil Dinsos, Soal Bantuan Terdampak Covid 19

AMBON,FM,- Komisi I DPRD kota Ambon menilai ada ketidaksinkronan antara  Pemkot melalui dinas terkait dan juga pemdes maupun Pemerintah negeri tentang kriteria masyarakat miskin baru calon penerima bantuan terdampak pandemi Covid 19 di kota Ambon.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak eksekutif dalam hal ini dinas terkait yakni, Dinas Sosial kota Ambon dan DP3AMD guna mempertanyakan data jumlah penerima bantuan khusus yang dikategorikan miskin baru tersebut. Hal ini diungkapkan Sekretaris komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar Bintahir kepada wartawan di Baileo Rakyat-Belso, Selasa (05/05/2020)

Dirinya menjelaskan, kategori miskin baru berdasarkan empat kriteria yakni, Tukang Ojek, Tukang Becak, Sopir Angkot dan Buruh.faktanya di desa dan negeri belum semua berani untuk mendata sesuai dengan empat kriteria dimaksud tetapi masih pada keputusan menteri yakni 14 karakter.

Menurutnya, jika pemerintah tetap berpatokan pada empat belas kriteria tersebut, tentu masyarakat di kota Ambon sudah tidak ada lagi yang miskin.
“Karena itu perlu kita sinkronkan agar dalam rapat nanti kita sampaikan, melalui camat dapat melakukan sosialisasi kepada setiap desa dan kelurahan untuk tetap.melakukan pendataan sesuai dengan empat kriteria dimaksud,” ucap Bintahir.

Kita juga ingin mendapat data dari dinsos tentang berapa jumlah orang miskin baru di kota Ambon ini juga berkaitan dengan konsekuensi anggaran, kita ingin mengukur apakah ketersediann anggaran melalui Dana Desa (DD)  dapat mengakomodir semua kebutuhan orang miskin baru apakah tidak, jangan sampai ketersediann DD berdasarkan keputusan Menteri, jangan sampai anggaran tersebut tidak mencukupi.

Hal ini juga berkaitan dengan usulan PSBB kota Ambon ke pusat, kita khawatir jangan sampai kesiapan data ini tidak baik di lapangan dan pengusulan pemberlakuan PSBB diakui maka akan berdampak lain bagi warga di kota Ambon bahkan gejolak lain akan terjadi di masyarakat.

“Inikan soal perut rakyat, bagaimana jika ketersediaan anggaran tidak mampu membackup kebutuhan seluruh masyarakat di kota ini,” Akuinya.

Dirinya bahkan mencontohkan saat ini umat muslim sementara melakukan puasa tidak ada mata pencaharian lain, otomatis tidak ada pendapatan yang masuk, dengan adanya sumber bantuan dari pemerintah diyakini mampu menghidupi masyarakat.

“Kita pastikan seluruh hak-hak masyarakat dapat terselesaikan,melalui pengawasan yang intens dilapangan,” tutupnya. (FM-07)