Anggota Saniri, PAW Sejumlah Negeri dan BPD Diresmikan Walikota

AMBON, FM,- Wali kota Ambon Richard Louhenapessy meresmikan anggota Saniri Negeri Batu Merah periode 2021-2027 dan pengganti antar waktu anggota saniri negeri Halong, Rumah Tiga serta BPD Hunuth Durian Patah yang berlangsung di Ruang ULA balai kota Ambon, Jumat (19/03/2021)

peresmian anggota saniri Negeri Batu Merah diresmikan sesuai dengan SK wali kota Ambon Nomor 342 tahun 2021, PAW Anggota saniri Halong sesuai SK wali kota Ambon Nomor 343 Tahun 2021 tertanggal 14 Maret 2021. sementara peresemian angota saniri negeri Rumah Tiga sesuai SK wali kota Ambon nonor 344 dilanjujtkan BPD Hunuth Durian Patah sisa masa jabatan 2019-2025 sesuai SK walikota Ambon nomor 345 tahun 2021.

Dalam arahan singkatnya, wali kota Ambon, Richard Louhenapessy mengatakan, Saniri Batu Merah berada pada posisi yang strategis karena sebagai pintui masuk terakhir di kota ini Batu Merah harus terus menjadi contoh baik ketertiban maupun keamanan dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik.
walaupun ada protes dan keberatan dari sejumlah keluarga yang merasa tidak terakomodir.
“Saya sudah tegaskan bahwa menyangkut seluruh pranata adat pemerintah kota Ambon tidak ada intyervensi maupun ikuit campur karena kita menjungjung tinggi nilai adat yang ada pada setaip negeri adat,” ucapnya.

Jika ada yang merasa keberatan silahkan menempuh jalur hukum, kalaupun keputusan pengadila mengharuskan untuk dilakuakn pergantian, tentu pemerintah kota akan melaksanakan upaya penerapan hukum secara adil dan benar. Oleh karena itu, dirinya memberikan apresiasi dan terima kasih bagi seluruh mata rumah yang ada di negeri Batu Merah karena telah menunjuk wakil-wakilnya sebagai representatif dari masyarakat Negeri Batu Merah sebagai Saniri Negeri.

Selanjutnya, Saniri ini nantinya akan membahas peraturan negeri yang telah disiapkan guna meneruskan mekanisme pencalonan raja defenitif Batu Merah.

“Saya berharap sungguh agar di waktu dekat semangat ini yang akan dilaksanakan, bila nanti juga terjadi perbedaan pendapat diselesaikan secara hukum tetapi harapan saya masyarakat adat Negeri Batu Merah harus memiliki Raja Defenitif,” akuinya.

Pelantikan saniri juga dilakukan mengingat pemanfaatan Dana Desa (DD) yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan Negeri Batu Merah mendapat sekitar Rp. 6 Miliar jika tidak dilantik tentu akan terjadi penundaan, pasti resiko terbesar yang dirasakan adalah masyarakat batu Merah yang akan terganggu dari segi kesejahteraannya.

Sementara bagi Anggota saniri PAW da BPD, wali kota meminta agar ada adaptasi dengan linmgkungan yang baru, saniri bagaikan anggota DPR di negeri yang memiliki kedudukan sama dengan raja hanya saja fungsi legislasi dibuat oleh saniri. oleh karena itu APBDes harus ditangani oleh saniri dan raja tidak boleh oleh Raja sendiri.

“Saniri juga tidak boleh mempraktekan diri layaknya seorang raja, karena dalam tata pemerintah, rajalah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan tanpa harus mengabaikan saniri.,” tutupnya. (FM-08)