TPPL Pembangunan New Port Masih Lakukan Pendataan KK

TPPL Pembangunan New Port Masih Lakukan Pendataan KK

Oktober 11, 2021 0 By admin

AMBON, FM, Tim Persiapan Pembebasan Lahan (TPPL) pembangunan new port hingga saat ini masih tetap melakukan tugasnya dalam mendata penduduk Negeri Waai yang tanahnya masuk dalam lahan yang akan digunakan.

Tim bersama-sama dengan Pemerintah Negeri Waai telah bekerjasama untuk melakukan pendataan kepala Keluarga (KK) yang lahannya kena dampak pembangunan Ambon New Porth.

Ketua Tim Persiapan Pembebasan Lahan, Saleh Thio saat konfrensi pers di lantai II Kantor Gubernur Maluku, Jumat (08/10/2021) mengungkapkan, sesuai hasil pendataan awal pada Tahap Persiapan Pembebasan Lahan, tercatat ada 471 KK yang terdampak dari rencana pembangunan Ambon New Port pada lahan seluas 200 hektar di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon.

Dikatakan, pendataan awal ini dilakukan sejak 7 Agustus hingga 7 Oktober setelah sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan pada 22 Juli dan dibuktikan dengan penandatanganan berita acara oleh masyarakat yang menyatakan bersedia Ambon New Port dibangun di Waai.

Hasil pendataan awal, terdata 471 KK yang tanahnya bakal terdampak dari pembangunan Ambon New Port ini juga fasilitas publik masjid dan kuburan.

“Dari 471 KK itu, 23 diantaranya miliki sertifikat kepemilikan tanah, 16 KK tanah dati, sedangkan sisanya belum miliki sertifikat termasuk ada yang hanya berupa akta atau kwitansi jual beli, ” Tuturnya.walau demikian, jumlah itu masih belum final atau masih bersifat sementara. Nantinya data warga terdampak ini akan diverifikasi ulang melalui tahap konsultasi publik yang direncanakan dilakukan pekan depan oleh Tim Persiapan Pembebasan Lahan.

Setelah konsultasi publik barulah dilaporkan ke Gubernur dan Menteri Perhubungan RI tentang hasil kerja Tim ini. Setelah diteliti oleh Menhub, akan dikembalikan lagi ke Gubernur untuk penetapan lokasi atau penlok.

“Setelah penlok selesai kita akan serahkan penlok itu untuk ditindaklanjuti pembangunannya. Jadi kerjaan Tim Persiapan Pembebasan lahan hanya sampai disini saja. Yang terkait penyerahan nanti masuk di tahap pelaksanaan yang pekerjaannya itu ada dilakukan oleh Menteri ATR/BPN,”imbuhnya

Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Maluku, Ferry Soukota terkait harga tanah perbidang pada lokasi yang akan dibangun Ambon New Port ini belum ditentukan karena penentuan harga dilakukan ditahap pelaksanaan melalui Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP.

Ini sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah yang tervagi dalam empat tahapan yaitu perencanaan, persiapan pembebasan lahan, pelaksanaan dan penyerahan.

Perencanaan yaitu instansi yang membutuhkan tanah membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk tahap persiapan pembebasan lahan sebagaimana yang saat ini telah dicapai Tim Persiapan Pembebasan Lahan untuk pembangunan Ambon New Port dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan dan penyerahan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Menyangkut harga tanah ini ada di tahapan pelaksanaan. Tahapan ini berdasarkan hasil kerja dari Satgas A yang bertugas lakukan pengukuran keliling luasan termohon dalam artian 200 hektar juga terhadap bidang-bidang-bidang tanah pemilik selaku subjek hak yang kemudian dituangkan dalam dokumen nominatif dalam rangka untuk dasar KJPP melakukan kajian. Sedangkan Satgas B melakukan pengumpulan data yuridis dari subjek maupun objek,”jelasnya.

Setelah data nominatif ditetapkan dengan berita acara maka diserahkan kepada instansi yang membutuhkan tanah selanjutnya dengan pemerintah untuk melakukan lelang KJPP. Setelah memperoleh KJPP yang menang dalam lelang baru dilakukan penetapan terhadap KJPP melakukan tugas dalam rangka penilaian terhadap harga tanah.

Nanti setelah hasil diekspose KJPP baru diketahui berapa nilai tanah perbidang sesuai data nominatif. “Ini karena kita belum ada pada tahapan pelaksanaan, maka menyangkut dengan apraisal atau KJPP (harga tanah perbidang) itu belum ada, nanti setelah kita ada pada tahap pelaksanaan baru diketahui berapa besar nilai tanah yang ada pada objek Ambon New Port,”kata dia.

Usai tahap pelaksanaan ini barulah masih tahap penyerahan kepada instansi yang membutuhkan dalam hal ini Kemenhub setelah selesai dilakukan pembayaran ganti rugi dan pemutusan hukum antara subjek dan objek dalam rangka pembuatan sertifikat.

Sementara Raja Negeri Waai, Derek Bakarbessy mengatakan sebagian besar di Waai adalah tanah adat, hanya sebagian kecil tanah yang diperoleh melalui pembelian dari masyarakat negeri Waai.

“Sebagian besar itu itu tanah negeri Waai, ketiga Dusun hak negeri Waai, rumah-rumah itu hak pembelian dari basudara yang bersangkutan. Dusun itu adalah tanah hak milik masyarakat negeri Waai yang punya tanah-tanah adat,”sebutnya.

Pemerintah Desa setempat juga akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakatnya dengan maksud agar tidak ada gejolak lagi saat proses pembangunan pelabuhan terintegrasi itu. (FM-08)