Komisi II dan III Gelar Rapat Dengar Pendapat Bersama Mitra

AMBON, fokusmaluku.com- Komisi II DPRD Maluku, Anos Yeremias, menyoroti sejumlah persoalan layanan publik menjelang arus mudik Idul Fitri 2026, mulai dari program mudik gratis, operasional kapal penyeberangan, hingga stabilitas pasokan listrik di Maluku.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku bersama mitra kerja di Ambon, Kamis (5/3/2026) Anos mengatakan, program mudik gratis angkutan laut tahun ini belum menjangkau seluruh wilayah kepulauan di Maluku

Program yang menyediakan sekitar 14.000 kuota penumpang tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan bersama sejumlah mitra, seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI).

Namun, menurut Anos, masih ada empat daerah yang belum terakomodasi dalam kebijakan tersebut, yakni Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Wilayah-wilayah ini juga perlu mendapat akses program mudik gratis agar masyarakat kepulauan memiliki kesempatan yang sama,” kata Anos.

Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan deviasi atau pengalihan rute sejumlah kapal perintis, seperti KM Sabuk Nusantara 47, KM Sabuk Nusantara 67, KM Sabuk Nusantara 39, dan KM Sabuk Nusantara 34.

Selain itu, Anos juga meminta penambahan jam operasi kapal pada sejumlah lintasan penyeberangan yang diperkirakan mengalami lonjakan penumpang, seperti lintasan Galala-Namlea dan Hunimua-Waipirit.

Ia juga menyoroti kepadatan aktivitas di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon yang kerap terjadi setiap awal pekan.

Menurut dia, keterbatasan luas area pelabuhan membuat aktivitas kapal yang melayani rute wilayah Maluku Barat Daya, Pulau Buru, dan Buru Selatan sering menimbulkan antrean kendaraan.

“Kalau pelabuhan dengan kapasitas kecil menerima ribuan penumpang sekaligus, tentu berpotensi menyebabkan kemacetan total di sekitar pelabuhan,” ujarnya.

Di sisi lain, Anos juga meminta stabilitas pasokan listrik di Maluku menjelang Idul Fitri setelah sempat terjadi pemadaman listrik di Ambon beberapa jam sebelum rapat berlangsung.

Ia mengingatkan komitmen Perusahaan Listrik Negara untuk meningkatkan layanan listrik 24 jam di seluruh wilayah Maluku dan menghapus pola pelayanan terbatas seperti enam atau 12 jam per hari.

“Kalau di Ambon saja masih terjadi pemadaman, bagaimana dengan daerah kepulauan lainnya,” tanya Anos.

Selain itu, DPRD Maluku juga meminta PT Panca Karya segera membenahi armada kapal penyeberangan yang dioperasikan perusahaan tersebut agar pelayanan transportasi laut masyarakat dapat berjalan lebih baik.

Menurut Anos, pembenahan armada penting dilakukan mengingat transportasi laut menjadi kebutuhan utama masyarakat di wilayah kepulauan seperti Maluku. (Eda L)