PAD Pemkot Ambon Tahun 2018 Lewati Target

PAD Pemkot Ambon Tahun 2018 Lewati Target

April 22, 2026 0 By admin

AMBON, fokusmaluku.com- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon di tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan pemerintah kota Ambon yakni sebesar Rp.105 Miliar dari target pendapatan yang ditentukan yakni 98 Miliar.

 

Hal ini diungkapkan langsung kepala BPPRD Kota Ambon Roy de Fretes kepada fokusmaluku.com, Senin (14/01/2019)

 

de Fretes mengaku, dengan capaian yang diperoleh ini, maka telah melampaui target yang dibebankan pemerintah yakni Rp. 98 miliar.

Sedangkan untuk target PAD di tahun 2019, menurut Roy de Fretes, pihaknya menargetkan untuk melebihi target realisasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp.116 miliar.

 

Target realisasi PAD harus tinggi dari tahun kemarin agar anggaran-anggaran ini dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, serta dapat menopang semua program kerja dari pemerintah.

 

Kepala BPPRD Kota Ambon menyampaikan bahwa PAD yang diperoleh di tahun 2018 lalu dapat tercapai bahkan melampaui target disebabkan hampir semua sektor pajak dan retribusi berjalan dengan baik dan penghasil PAD sepanjang tahun 2018 terbanyak dari tagihan retribusi sampah yaitu mencapai sekitar Rp.8 miliar.

Ditempat yang sama Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, John Mainake mengapresiasi pencapaian target PAD tahun 2018 yang diperoleh BPPRD sembari mengharapkan target PAD di tahun 2019 juga bisa tercapai atau bahkan melampaui target.

 

Oleh karena itu Komisi II DPRD Kota Ambon berjanji akan tetap mengawasi kinerja dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra komisi penghasil PAD.

 

Kendati demikian, John Mainake juga menekankan kepada setiap OPD pengumpul PAD agar terus berupaya dan fokus menggali dan mengembangkan sumber-sumber PAD baru yang bisa dikelola menjadi primadona pendapatan untuk membantu Pemerintah Kota dalam pengelolaan keuangan, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tetap sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. (Eda L)