Pemkot Ambon Perkuat Digitalisasi Transaksi Daerah Lewat Refreshment ETPD 2026
Juli 3, 2026AMBON, fokusmaluku.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus memperkuat komitmennya dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintahan. Hal tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Pemkot Ambon dalam kegiatan Refreshment Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia secara daring dari Bandung, Jawa Barat, pada 1 Juli 2026.
Kegiatan ini diikuti oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari seluruh Indonesia. Sejumlah narasumber hadir memberikan materi, di antaranya Bank Indonesia, Sekretaris Tim TP2DD Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapenda Provinsi Maluku Utara, Bapenda Kota Balikpapan, dan BPD Bali.
Dalam pemaparannya, Bank Indonesia menyampaikan bahwa implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah terus menunjukkan perkembangan yang positif. Saat ini, tingkat digitalisasi pemerintah daerah telah mencapai 93,6 persen, sementara seluruh pembayaran pajak daerah di Indonesia telah dilakukan secara digital.
Selain itu, dijelaskan bahwa implementasi ETPD terbukti mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pembayaran yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perbankan dalam mempercepat transformasi digital.
Peserta juga mendapatkan pembaruan mengenai Indeks ETPD Semester I Tahun 2026, yang menjadi instrumen utama dalam memantau kemajuan digitalisasi di daerah. Penilaian indeks terdiri atas aspek implementasi sebesar 70 persen, aspek realisasi 10 persen, dan aspek lingkungan strategis sebesar 20 persen.
Materi lainnya membahas konektivitas SP2D Online dengan berbagai sistem pemerintahan, strategi penyusunan roadmap ETPD, koordinasi lintas pemangku kepentingan, pemberian insentif, pelaksanaan High Level Meeting (HLM), studi tiru, hingga penunjukan Person in Charge (PIC) ETPD di setiap daerah.
Melalui sesi berbagi pengalaman (success story), Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Balikpapan, dan BPD Bali memaparkan berbagai inovasi yang berhasil diterapkan dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut juga ditegaskan tiga komitmen bersama yang menjadi fokus pelaksanaan ETPD ke depan, yakni memperkuat kolaborasi data antarinstansi, meningkatkan peran pemerintah provinsi sebagai penghubung pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta mengoptimalkan peran Bank Pembangunan Daerah sebagai pemain utama (key player) dalam implementasi ETPD.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemkot Ambon diharapkan mampu terus mengembangkan berbagai inovasi digital, memperkuat tata kelola keuangan daerah yang modern, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem transaksi elektronik yang semakin efektif dan terintegrasi. (Eda L)

