Pemkot Ambon Berkomitmen Tegakan Pelayanan Publik Tanpa Diskriminasi 

AMBON,fokusmaluku.com- Pemerintah Kota Ambon berkomitmen penuh untuk menegakan pelayanan publik tanpa diskriminasi,Artinya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi Hal ini diungkapkan Wali kota Ambon, Bodewin Wattimena saat memberikan sambutan saat pembukaan Peningkatan Kapasitas Focal Point Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Ambon, pada salah satu hotel di kota Ambon, Jumat (17/07/2026/

 Wattimena menekankan bahwa pemenuhan dan perlindungan HAM bukan lagi sekadar wacana atau tugas pemerintah pusat semata, melainkan kewajiban mutlak yang harus diimplementasikan oleh setiap aparatur daerah dalam kehidupan sehari-hari.

“Pemerintah daerah adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik yang kita berikan berisiko tinggi bersinggungan dengan pemenuhan hak-hak dasar warga. Di sinilah pentingnya menyiapkan SDM yang peka dan paham terhadap nilai-nilai HAM,” ujar Bodewin.

Secara khusus, Wali Kota menyoroti pentingnya peran focal point HAM di setiap OPD sebagai tulang punggung kebijakan inklusif. Ia mencontohkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta dinas pelayanan lainnya yang wajib memberikan perlakuan setara kepada seluruh warga kota.

“Siapa pun yang datang ke kantor layanan publik harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Jangan lagi melihat penampilan atau latar belakang sosialnya. Kita harus mengeliminasi proses pelayanan yang diskriminatif agar Kota Ambon benar-benar menjadi kota yang inklusif dan ramah HAM,” tegasnya.

Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini, seluruh OPD diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan di instansi masing-masing, lalu merumuskannya ke dalam sebuah Rencana Aksi Solidaritas secara bertahap. Penjabat Wali Kota berharap hasil dari pelatihan ini melahirkan kolaborasi lintas sektor yang kuat demi mewujudkan prinsip keadilan bagi seluruh warga Ambon.

“Kita ingin memastikan prinsip ‘duduk sama rendah, berdiri sama tinggi’ benar-benar hidup dalam pelayanan publik kita. Semua warga memperoleh haknya secara adil dan setara,” akui orang nomor satu di kota Ambon ini. (Eda L)