Antara Aman, Nyaman dan Cinta pada “Mitan”

AMBON, fokusmaluku.com- Di tengah perkembangan penggunaan energi rumah tangga dan dorongan transisi energi menuju bahan bakar yang lebih modern, minyak tanah atau yang akrab disebut masyarakat Maluku sebagai “mitan” masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat Kota Ambon. Bukan sekadar bahan bakar untuk memasak, minyak tanah telah menjadi bagian dari kebiasaan, kenyamanan, bahkan budaya hidup masyarakat yang diwariskan selama bertahun-tahun.

Bagi sebagian besar masyarakat Maluku, menggunakan minyak tanah bukan hanya persoalan ketersediaan bahan bakar, tetapi juga berkaitan dengan rasa aman, kenyamanan dalam penggunaan, serta kebiasaan yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi tersebut membuat minyak tanah tetap menjadi pilihan utama masyarakat, meskipun pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi alternatif, termasuk penggunaan LPG bersubsidi.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa perubahan pola konsumsi energi tidak selalu berlangsung dengan cepat. Selain mempertimbangkan aspek ekonomi dan ketersediaan, masyarakat juga memiliki pertimbangan tersendiri, mulai dari rasa aman saat menggunakan bahan bakar hingga tingkat pemahaman terhadap cara penggunaannya.

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Patto Hahiary, saat dikonfirmasi fokusmaluku.com di ruang kerjanya belum lama ini, menjelaskan, kecenderungan masyarakat Maluku, khususnya di Kota Ambon, masih lebih memilih minyak tanah dibandingkan LPG.lantaran, kekhawatiran menggunakan gas, terutama LPG dalam tabung berukuran tiga kilogram.

Kekhawatiran tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat belum sepenuhnya beralih dari minyak tanah ke LPG. Di sisi lain, penggunaan minyak tanah telah berlangsung selama bertahun-tahun sehingga masyarakat merasa lebih terbiasa dan memahami cara penggunaannya.

“Sebagian besar masyarakat kita sudah terbiasa menggunakan minyak tanah. Kebiasaan ini sudah berlangsung lama, sehingga minyak tanah masih menjadi pilihan yang dirasakan lebih nyaman oleh masyarakat.

Nelayan Masih Bergantung pada Minyak Tanah

Selain untuk kebutuhan rumah tangga, minyak tanah juga memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya nelayan hampir diseluruh Maluku.

Patto menjelaskan, rata-rata nelayan di Maluku masih menggunakan minyak tanah untuk menunjang aktivitas mereka saat mencari ikan di laut. Ketergantungan ini turut memengaruhi tingginya permintaan minyak tanah di wilayah tersebut.

Bagi masyarakat pesisir, ketersediaan minyak tanah bukan hanya menyangkut kebutuhan memasak di rumah, tetapi juga berkaitan langsung dengan aktivitas mencari nafkah.

Karena itu, minyak tanah memiliki posisi yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat Maluku. Penggunaannya tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat, melainkan mencakup rumah tangga, pelaku usaha kecil, hingga nelayan yang masih mengandalkan bahan bakar tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ini sekaligus menjelaskan mengapa penggunaan minyak tanah di Ambon masih bertahan, meskipun LPG telah tersedia sebagai alternatif bahan bakar rumah tangga.

Kebiasaan masyarakat yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun, ditambah dengan kebutuhan pekerjaan tertentu, menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam upaya mendorong perubahan pola konsumsi energi.

Delapan Agen dan Sekitar 2.000 Pangkalan Layani Masyarakat

Dari sisi distribusi, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, terdapat delapan agen minyak tanah yang melayani distribusi dengan jaringan sekitar 2.000 pangkalan yang tersebar di berbagai wilayah.

Jaringan distribusi tersebut menjadi salah satu penopang utama dalam menjaga ketersediaan minyak tanah bagi masyarakat.

Dengan banyaknya pangkalan yang tersebar, penyaluran diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas sehingga kebutuhan rumah tangga maupun kelompok masyarakat yang masih bergantung pada minyak tanah dapat terpenuhi.

Patto menyebutkan, salah satu keuntungan Kota Ambon dalam menjaga ketersediaan minyak tanah adalah letak wilayahnya yang relatif dekat dengan sumber penyimpanan dan distribusi bahan bakar minyak, yakni Integrated Terminal (IT) Wayame.

Kedekatan dengan terminal tersebut dinilai menjadi faktor pendukung kelancaran pasokan minyak tanah ke wilayah Kota Ambon.

Dengan dukungan jaringan agen dan pangkalan serta akses terhadap terminal BBM, ketersediaan minyak tanah di Ambon pada dasarnya dapat dijaga melalui koordinasi dan pengawasan distribusi secara berkelanjutan.

Meski demikian, kelancaran pasokan tetap membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk agen dan pangkalan, agar penyaluran berlangsung sesuai jadwal dan kebutuhan masyarakat.

Keterlambatan Setoran Bisa Menghambat Distribusi

Di balik jaringan distribusi yang tersedia, terdapat sejumlah faktor teknis yang terkadang memengaruhi kelancaran penyaluran minyak tanah kepada masyarakat.

Patto menjelaskan, hambatan yang sesekali terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya stok, tetapi dapat pula dipengaruhi keterlambatan pangkalan melakukan penyetoran kepada agen.

Ketika pangkalan terlambat menyelesaikan penyetoran, agen juga berpotensi mengalami keterlambatan dalam menyuplai minyak tanah ke pangkalan tersebut.

Situasi ini dapat memengaruhi waktu penyaluran kepada masyarakat, terutama apabila terjadi bersamaan dengan meningkatnya permintaan di lapangan.

Karena itu, kedisiplinan dalam proses administrasi dan penyetoran menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga rantai distribusi tetap berjalan lancar.

Pemerintah daerah juga perlu terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan para pelaku distribusi agar persoalan teknis tidak berkembang menjadi hambatan yang lebih luas.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh minyak tanah sesuai kebutuhan tanpa harus menghadapi ketidakpastian akibat keterlambatan penyaluran.

Pemkot Ambon juga dalam berbagai kesempatan sering melakukan pengawasa.n

 

Terkait kemungkinan terjadinya kelangkaan akibat praktik penimbunan, Patto menyampaikan, berdasarkan hasil pengawasan Pemerintah Kota Ambon, pihaknya tidak menemukan adanya penimbunan minyak tanah yang dilakukan oleh agen maupun pangkalan.

Hasil pengawasan tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai kondisi distribusi minyak tanah di Kota Ambon.

Meski demikian, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan yang merugikan masyarakat.

Ketersediaan minyak tanah merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat yang masih menjadikannya sebagai bahan bakar utama. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap agen dan pangkalan perlu dilakukan secara berkala, terutama ketika permintaan mengalami peningkatan.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa hambatan distribusi yang bersifat teknis dapat segera diketahui dan ditangani sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Salah satu kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah meningkatnya permintaan minyak tanah pada momentum hari-hari besar keagamaan.

Pada periode tersebut, aktivitas masyarakat biasanya meningkat. Kebutuhan rumah tangga bertambah seiring dengan berbagai kegiatan persiapan, mulai dari memasak untuk keluarga hingga menyiapkan konsumsi dalam kegiatan keagamaan dan sosial.

Peningkatan kebutuhan tersebut dapat memberikan tekanan tambahan terhadap distribusi apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Karena itu, pemantauan stok dan koordinasi antara pemerintah daerah, agen, serta pangkalan menjadi langkah penting untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.

Dalam keterangannya, pihak yang berkaitan dengan pemantauan distribusi BBM juga menegaskan bahwa kondisi stok perlu terus diperhatikan, meskipun perhitungan pasokan menunjukkan ketersediaan yang cukup.

Dinamika konsumsi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Permintaan bisa meningkat akibat musim pernikahan, kegiatan masyarakat, maupun menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Kondisi tersebut membutuhkan langkah antisipasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi ketika terjadi peningkatan konsumsi di luar kebiasaan.

Pemantauan secara rutin dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di lingkungan pemerintah kota menjadi bagian dari upaya untuk mengetahui perkembangan kebutuhan di lapangan.

Dengan langkah tersebut, apabila terjadi peningkatan permintaan, pemerintah dan pihak terkait dapat mempersiapkan penyesuaian pasokan sesuai kebutuhan.

Di tengah kebijakan transisi energi, penggunaan minyak tanah dan LPG bersubsidi menjadi bagian dari pembahasan mengenai pilihan energi yang tersedia bagi masyarakat.

Senada dengan itu, Aviv Noor Yulian sales branch manager Maluku 1 Pertamina Patra niaga menyebutkan, penyaluran produk bersubsidi maupun produk penugasan, termasuk minyak tanah dan LPG, pada prinsipnya mengikuti kebijakan pemerintah.Penentuan suatu daerah untuk melakukan konversi energi tidak ditetapkan secara sepihak oleh Pertamina, melainkan menjadi kewenangan pemerintah sesuai kebijakan yang berlaku.

Sementara itu, minat masyarakat terhadap suatu jenis bahan bakar sangat dipengaruhi persepsi, pengalaman, dan kebiasaan masing-masing konsumen.

Masyarakat yang telah lama menggunakan minyak tanah cenderung memiliki pemahaman lebih baik mengenai cara pemakaian bahan bakar tersebut. Sebaliknya, sebagian masyarakat mungkin masih membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan penggunaan LPG.

Karena itu, perubahan pola konsumsi energi tidak cukup hanya dengan menghadirkan pilihan bahan bakar alternatif. Aspek sosialisasi, edukasi, kenyamanan, keamanan, serta kesiapan masyarakat juga. (Eda L,)