Stop “Pemborosan” Anggaran di Ambon

AMBON, FM.- Stop pemborosan Anggaran adalah salah satu harapan besaer presiden RI, Joko Widodo kepada seluruh organisasi perangkat Daerah di seluruh Indonesia termasuk di kota Ambon.

yang dalam berbagai kesempatan selalu mengamanatkan agar perencanaan dan pembangunan hendaknya berorientasi pada Money Follow Program atau Dana atau anggaran yang mengikuti program melalui pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. misalkan, infrastruktur,

pengentasan kemiskinnan, pendidikan, kesehatan dan berbagai bidang lainnya dengan pendekatan pemerintahan berorientasi hasil. Selain itu. Presiden juga berpesan agar ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusI SPJ.
Dalam sistem pemerintahan berbasis elekronik atau govermant, rakyat dapat mengakses dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk anggaran publik.
“Hendaklah kita menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. jika tidak tentu seberapapun
anggaran yang diberikan dari pusat kepada daerah pasti habis, tetapi tujuan atau hasil tidak
tercapai,” akuinya.

Hal yang sama juga diingatkan oleh Sekretaris kota Ambon, AG Latuheru kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota Ambon, saat Bimbingan Teknis E- SAKIP yang diprakarsai oleh Pemerintah kota Ambon melalui Bagian Organisasi dan Tata laksana (Ortala) Sekretariat kota Ambon. yang dipusatkan di Marina Hotel Ambon, Senin (11/02/2019)

Dalam kesempatanm tersebut, Latuheru menjelaskan, pemborosan terjadi karena sejumalh hal salah satunya adalah tujuan dan dan sasaran tidak berorientasi hasil, ukuran kinerja tidak jelas dan tidak ada keterkaitan antara program atau kegiatan dengan sasaran, dan rincian kegiatan
tidak seusai dengan maksud kegiatan.

Dengan demikian diharapkan, agar seluruh OPD dapat menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan yang tidak penting.

“Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program atau kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan, anggaran yang digunakan harus menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat,” bebernya.

Akuinya, butuh perjanjian kinerja dari seluruh OPD di kota Ambon untuk memastikan upaya pencapaian target yang diperjanjikan oleh pejabat berkompeten, butuh pengukuran kinerja untuk memastikan kemajuan pencapaian target diukur dengan tepat.
Pengelolaan data juga dibutuhkan agar dapat memastikan pencapaian kinerja dikelola dengan baik guna mengetahui pencapaian setiap tahun, pelaporan kinerja juga sangat dibutuhkan agar dapat memastikan pencapaian kinerja perlu dilaporkan kepada pemberi amahan secara jujur dan objektif, serta reviu kinerja untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja.

Lebih jauh dijelaskan, saat ini dalam upaya penataan SAKIP, Kementerian PAN-RB sedang
mengembangkan aplikasi e-performance based budgeting atau penganggaran berbasis kinerja
elektronik yang dapat digunakan pada berbagai kementerian dan lembaga termasuk Pemerintah

Daerah yang secara berbagi pakai. sehingga dapat mencegah program atau kegiatan siluman dan mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah pemborosan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengguanaan anggaran serta ASN tidak disibukan dalam pekerjaan dokumentatif,namun berfokus pada kinerja yang akan diwujudkan. (FM-09)