Hasil Evaluasi Kinerja BPOM Daerah Belum Berjalan Optimal

AMBON, FM,- Hasil evaluasi kinerja BPOM menunjukan, pengawasan terhadap obat dan makanan di daerah khususnya di Maluku belum berjalan secara optimal.

Hal ini dibuktikan melalui indeks pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku pada angka 73,7 persen, indeks kepatuhan masyarakat 77,27 persen, dan indeks pengetahun masyarakat di Provinsi Maluku sebesar 51,82 persen. demikian diungkapkan Gubernur Maluku melalui sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Kesehatan, Haikal Pontoh saat pembukaan rapat evaluasi daerah.yang digelar di salah satu hotel di kota Ambon, Selasa (17/12/2019)

walau demikian, pemerintah daerah provinsi Maluku memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPOM di Ambon sebagai wujud komitmen pemangku kepentingan dalam meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Dalam implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawas obat dan makanan serta Permendagri nomor 41 tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat di daerah.

Dikatakan, kebutuhan pengawasan terhadap obat dan makanan perlu dilakukan secara intensif dan continue.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap warga atau setiap produk yang dikonsumsi masyarakat, baik makanan maupun obat-obatan yang beredar di masyarakat. dengan harapan semua produk obat dan makanan dapat memenuhi mutu legal dan layak dikonsumsi.

Hal ini dilakukan mengingat saat ini, masih banyak ditemui produk makanan dan obat-obatan yang tidak layak konsumsi serta mengandung bahan berbahaya bagi masyarakat yang tentunya berdampak langsung bagi kesehatan masyarakat.

Berkembangnya kemajuan teknologi dengan maraknya penjualan makanan dan obat-obatan secara online perlu menjadi perhatian bersama. karena masyarakat secara langsung dapat memesan dan mengkonsumsi makanan dan obat yang mungkin saja tanpa melalui pengawasan oleh instansi terkait.

Tambahnya, pengawasan obat dan makanan merupakan program yang terkait dengan banyak sektor. Oleh karena itu perlu dijalin kerjasama dan komunikasi informasi dan edukasi yang baik. sehingga terwujud sebuah sistem pengawasan yang komprehensif terhadap makanan yang obat-obatan yang beredar di masyarakat.

Mencermati hal tersebut, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon bersama seluruh pemangku kepentingan lain, harus melakukan langkah konkrit dan konsumtrif untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan dan menjamin kesehatan masyarakat sesuai tema, melalui kolaborasi dan sinergisme kegiatan sebagai upaya peningkatan efektifitas pengawas obat dan makanan di Provinsi Maluku. (FM-07)