Pemkot Ambon Gelar FGD dan RDTR

AMBON,fokusmaluku.com- Pemerintah kota Ambon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) kota Ambon menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk dua wilayah perencanaan, yakni wilayah Timur Selatan dan Kecamatan Nusaniwe. Yang digelar pada salah satu hotel di kota Ambon, Selasa (05/07/2025)

Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena dalam sambutannya menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penataan Ruang, yang mendorong penyederhanaan proses perizinan, kemudahan investasi, serta sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan wilayah, sudah tentu proses ini akan sangat menentukan bagaimana kita merancang pembangunan Kota Ambon secara detail dalam kurun waktu tertentu.

Dikatakan, penyusunan RDTR dan KLHS sangatlah penting dalam mewujudkan tata ruang kota yang berkelanjutan, terukur, dan sesuai dengan arah pembangunan nasional.

Dirinya juga menekankan soal pentingnya penataan ruang wilayah pesisir dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan provinsi, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam proses ini, ada sejumlah tahapan yang akan dilalui diantaranya: FGD, survei lapangan, penyusunan teknis untuk masing-masing wilayah perencanaan, hingga koordinasi lintas instansi.

Dengan demikian stakeholder yang terlibat agar dapat turut serta mengambil peran dan perhatian yang serius.

Penyusunan RDTR dan KLHS ini membutuhkan waktu beberapa bulan, mulai akhir Juni hingga Desember 2025, dan akan melibatkan tenaga ahli serta tim teknis dari Dinas PUPR Kota Ambon.

“Dengan adanya dokumen RDTR yang detail dan KLHS yang matang, kita dapat menentukan lokasi, intensitas, dan prioritas pengembangan kawasan secara terukur dan berkelanjutan,” ujar orang nomor satu di kota Ambon ini.

Untuk diketahui, FGD ini menghadirkan Anggota Komisi III DPRD, Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, perwakilan Balai Wilayah Sungai Maluku, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, serta sejumlah pimpinan OPD dari lingkup Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi Maluku. (Eda L)