Astaga, Debit Air Semakin Menipis, Masyarakat kota Ambon Terancam Kesulitan Air Bersih

Astaga, Debit Air Semakin Menipis, Masyarakat kota Ambon Terancam Kesulitan Air Bersih

Februari 13, 2026 0 By admin

AMBON, fokusmaluku.com- Astaga, debit air saat ini semakin menipis di kota Ambon, masyarakat terancam tidak dapat lagi menikmati air bersih dengan sepuasnya.

Persoalan nyata yang terjadi saat ini adalah, pada pihak DSA yang mana tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan air bersih, bukan karena soal teknis dn pelayanan pelanggan, melainkan tentang debit air yang mengalami penyusutan, terutama pada mata air utama Sungai Wairuhu, Waineo, dan Air Panas, kawasan Air besar.

“Debit sudah kecil, hampir seng [tidak] ada lagi,” ungkapnya tentang sumber mata air Wairuhu yang telah kritis.ungkap Kepala Bagian Langganan PT DSA Ambon, Jefri Riri kepada awak media, belum lama ini.
Dikatakan, dalam berbagi kesempatan dan beberapa tahun lalu, dirinyanya pun sudah sering memberikan komentar kepada publik bahwasannya pihaknya kesulitan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan

PT DSA saja mengandalkan sumur dalam di sejumlah titik di Kota Ambon. Contohnya, di kawasan Karang Panjang. Air ke rumah-rumah pelanggan disuplai dari empat sumur dalam, yang masing-masing dalamnya 100 meter.

Perusahaan juga membor sumur dalam di belakang Soya, Flamboyan, Batu Merah Atas, Tanjong, Arema, Galunggung-Tanah Rata, dan Kampong Tomia. Berkat upaya ini, jumlah air naik menjadi 6 ribu meter kubik.

Pada tahun 2023, jumlah pelanggang PT.DSA berkisar 10.000an, sementara debit air yang mampu dipompa dan ditampung dan kemudian dialiri ke pelanggang hanya 3000 kobik per hari.

Problem ketersediaan pasokan air bukan baru dikeluhkan warga Kota Ambon. Tahun-tahun sebelumnya pun sama dan akan terus berulang bahkan bole jadi bakal makin parah.

Sekadar tahu, Kota Ambon, sebagai ibukota Provinsi Maluku berada di Pulau Ambon yang luasnya 74.340 hektar.

Topografi wilayah Kota Ambon meliputi area berlereng terjal dengan kemiringan di atas 20 persen seluas 73 persen. Sisanya daratan landai (17 persen), dan pantai, pesisir dan laut (10 persen).

Terdapat 15 aliran sungai yang mengalir di Kota Ambon. Dari yang terpanjang Wai Sikula (15,5 km), sampai yang terpendek Wai Webi (2,5 km), keduanya mengalir ke Teluk Ambon. Karakteristik ini menyebabkan air permukaan (run off) yang tidak terserap tanah, sangat mudah terbuang ke sungai dan laut di musim hujan.

Dari kelima DAS itu yang seharusnya menjadi wilayah hijau resapan, telah terjadi perubahan bentang lahan. Seperti yang terjadi di bagian hulu dan tengah DAS Wai Ruhu dan Wai Batu Merah, Kecamatan Sirimau.

Perumahan dan permukiman warga, -termasuk rumah pejabat, hingga fasilitas pemerintahan ada di situ. Bahkan ada sebagian gedung perguruan tinggi yang dibangun dalam kawasan hutan alam. Beberapa kawasan lindung, hutan dan wilayah resapan pun telah digarap jadi ladang pertanian.

Pembangunan dan kegiatan di kawasan itu jelas menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Ambon Tahun 2011-2031.(*)

Beberapa faktor yang terjadi adalah akibat dari perubahan dan penambahan penduduk yang mengakibatjab kepadatan penduduk dan pembangunan di area daerah serapan air semakin tipis dan masiv. Bahkan berkurang terus dari tahun ke tahun dan mempengaruhi debit air serta pasokan bagi pengelola utk mengelola… sehingga meminta dinas terkait dan pemerintah segera melihat hal ini.. karena ancaman kemarau panjang dan perubahan musim.

Tetapi bagaimana pemerintah sebagai kepanjangan tangan masyarakat utk melakukan tinjauan ketersediaan air permukaan yg terancam kering dan memastikan ketersediaan air bersih 10-15 tahun mendatang.

Saat ini kurangnya mitigasi pemerintah kepada masyarakat sekitar area serapan air yg seharusnya dijaga kelestarian lingkungan hidup, dan hutan lindung serta konservasi terhadap hutan lindung.

Yang lebih parah lagi, penataan kota yang kian semrawut yang sebentar nanti akan berdampak kurangnya debit air yg menjadi pasokan air kepada masyarakat.

Pemerintah dan stakeholder terkait mestinya serius melihat hal ini serta Sorong bahu bersama bekerja dalam.kolaboraai dalam menjawab masalah viral yang terjadi saat ini.( **)