Dari Waelihang ke Bursel, OJK Maluku Buka Pintu Ekonomi Nelayan dan UMKM

AMBON, fokusmaluku.com- Desa Waelihang, Kabupaten Buru, menjadi saksi dimulainya langkah nyata Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Dari Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), akses terhadap pembiayaan, tabungan, investasi, hingga perlindungan sosial kini semakin didekatkan kepada masyarakat.

Melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), OJK Maluku membangun kolaborasi bersama pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha kecil.

Program yang diluncurkan di Desa Waelihang, Kabupaten Buru, (18/09/2026) tersebut merupakan bagian dari program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Buru yang disinergikan dengan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.

Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, mengatakan penguatan ekosistem keuangan inklusif menjadi langkah strategis untuk membangun ekonomi desa yang lebih mandiri melalui kemudahan akses terhadap produk dan layanan lembaga jasa keuangan formal.

Menurutnya, masyarakat desa tidak hanya membutuhkan akses permodalan, tetapi juga kesempatan untuk membangun budaya menabung, memperoleh perlindungan sosial, hingga mengenal produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan.

“Rangkaian kegiatan Launching Program Ekosistem Keuangan Inklusif pada hari ini diharapkan dapat menjadi pemantik dalam meningkatkan akses dan inklusi keuangan masyarakat desa, terutama Desa Waelihang. Dengan akses produk lembaga jasa keuangan formal yang lebih mudah dan merata, semoga kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa dapat semakin meningkat,” ujar Haramain.

Program ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. OJK bersama pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan langsung menghadirkan sejumlah agenda yang mempertemukan masyarakat dengan penyedia layanan keuangan.

Mulai dari sosialisasi produk dan layanan keuangan, business matching, Aksi Inklusi Keuangan, hingga Bimbingan Teknis Nelayan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buru.

Melalui Aksi Inklusi Keuangan, masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai produk jasa keuangan. PT Bank Rakyat Indonesia menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan PT Permodalan Nasional Madani menghadirkan pembiayaan MM 10 (Mekaar Madani).

Di sektor tabungan, PT BPD Maluku dan Maluku Utara membuka rekening TabunganKU dan Simpanan Pelajar (SimPel), sementara PT BPR Modern Express turut membuka rekening SimPel.

Tidak hanya itu, PT Pegadaian membuka akses Tabungan Emas sebagai salah satu alternatif investasi masyarakat. Sementara PT BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepesertaan perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Kehadiran berbagai lembaga tersebut memperlihatkan bahwa penguatan inklusi keuangan di kawasan pesisir tidak hanya berbicara tentang pinjaman modal, tetapi juga mencakup budaya menabung, investasi, dan jaminan perlindungan bagi masyarakat pekerja.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Buru, M.Z. Effendy Rada, menyambut baik kolaborasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Buru berkomitmen untuk terus bersinergi dengan OJK, lembaga jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan guna memperluas akses keuangan hingga ke desa dan kawasan pesisir.

Ia juga mengajak masyarakat Desa Waelihang memanfaatkan program tersebut secara optimal, terutama untuk mendapatkan akses permodalan dan layanan keuangan yang dapat mendukung perkembangan usaha serta perekonomian desa.

Penguatan ekosistem keuangan di Kabupaten Buru juga menyentuh pelaku usaha minyak atsiri. Melalui kegiatan business matching yang berlangsung di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru, para pelaku usaha dipertemukan dengan lembaga jasa keuangan.

Kegiatan tersebut memberikan pembekalan mengenai edukasi keuangan sekaligus membuka peluang terbangunnya kemitraan strategis dan berkelanjutan antara pelaku usaha minyak atsiri, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan.

Langkah ini menjadi penting agar potensi komoditas lokal tidak hanya berhenti pada kegiatan produksi, tetapi juga memperoleh dukungan pembiayaan dan pengelolaan usaha yang lebih baik.

Dari Buru, OJK Melanjutkan Penguatan UMKM di Buru Selatan Upaya memperluas inklusi keuangan kemudian berlanjut ke Kabupaten Buru Selatan. Di wilayah ini, OJK Maluku berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buru Selatan melalui kegiatan business matching bagi pelaku UMKM.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu program kerja TPAKD Kabupaten Buru Selatan yang dirancang untuk mempertemukan pelaku usaha, instansi pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan dalam satu ruang kolaborasi.

Ada tiga sasaran utama yang ingin dicapai, yakni menyediakan wadah pertemuan antara pelaku usaha dan lembaga jasa keuangan, mendorong peningkatan kapasitas usaha, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan.

Bagi OJK, mempertemukan pelaku UMKM dengan lembaga jasa keuangan menjadi salah satu pintu untuk membuka akses pembiayaan, memperkuat keberlanjutan usaha, sekaligus mendorong pelaku usaha agar mampu mengelola keuangan secara lebih produktif.

Namun, perluasan akses tersebut harus berjalan seiring dengan peningkatan literasi keuangan. Masyarakat perlu memahami cara menggunakan produk dan layanan keuangan secara tepat, aman, serta bijak, terutama di tengah berkembangnya transaksi digital.

“Masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga perlu terliterasi dengan baik untuk bertransaksi secara aman dan bijak serta terhindar dari berbagai modus kejahatan transaksi digital,” kata Haramain.

Menurutnya, karakteristik wilayah Buru Selatan yang tersebar hingga daerah terpencil membutuhkan pendekatan penguatan akses keuangan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi bagian penting yang perlu mendapat dukungan, termasuk komoditas unggulan seperti kelapa, cengkeh, dan kakao.

Karena itu, inklusi keuangan tidak boleh berhenti pada kepemilikan rekening atau akses terhadap produk pembiayaan. Lebih dari itu, masyarakat harus mampu memanfaatkan layanan keuangan secara tepat dan produktif untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan.

Dari Desa Waelihang di Kabupaten Buru hingga pelaku UMKM di Buru Selatan, OJK Maluku terus mendorong terbangunnya ekosistem keuangan yang semakin dekat dengan masyarakat.

Kolaborasi pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar akses pembiayaan, tabungan, investasi, serta perlindungan sosial dapat menjangkau hingga ke tingkat akar rumput.

Waelihang menjadi salah satu titik awal penguatan ekosistem tersebut. Sementara di Buru Selatan, langkah serupa diarahkan untuk membuka peluang lebih luas bagi UMKM agar mampu berkembang dan memperkuat ekonomi daerah.

Sebab, ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dibangun dengan potensi alam dan semangat berusaha. Akses keuangan yang inklusif, literasi yang kuat, serta kemitraan yang berkelanjutan menjadi bagian penting agar nelayan dan UMKM mampu bangkit, tumbuh, dan mandiri. (Eda L)