OKP Koalisi Pencari Keadilan Menganggap Program Nawacita Tak Berjalan Maksimal di Kabupaten MBD

AMBON,FM,- OKP yang tergabung dalam Koalisi Pencari Keadilan (KPK) yang terdiri dari GMNI, HMI, dan KAMMI menganggap program besar dalam pemerintahan presiden RI, Joko Widodo yaitu Nawacita tidak berjalan maksimal di kabupaten Maluku Barat Daya ( MBD)

Nawacita adalah istilah umum yang diserap bahasa sangsekerta, nawa (Sembilan) dan cita (harapan, agenda, dan keinginan). Istilah tersebut kepada visi miyang berisi agenda pemeritahan Joko Widodo. Demikian ungkap wakil ketua DPC GMNI Ambon, Jhon Lennon.Solissa didampingi Ketua Kammi kota Ambon, Ahmad Firdaus Mony, Ketua Umum HMI cabang Ambon, Burhanudin Rumbouw dan kepada wartawan dalam keterangan persnya di Ambon, Kamis (27/08/2020)

Akuinya, Dalam Visi Misi tersebut dipaparkan Sembilan agenda Pokok. Adapun intisari dari Program Nawacita tersebut adalah:

Menghadirkan Negara untuk melindungi segenap bangsa  dan memberikan rasa aman pada seluruh  warga Negara, melalui Politik Luar Negeri bebas aktif, keamanan nasional terpercaya dan pembangunan pertahanan Negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.

Kedua, membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan Prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Ketiga, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Keempat, menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Kelima, meningkatkan kualitas hidup, manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat.

Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya .

Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.

Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan Nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti dan di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Kesembilan, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Tambahnya, di Kabupten Maluku Barat Daya (MBD)  yang baru berusia seumur jagung  kini sementara giat untuk melakukan  pembangunan dari segala aspek, termasuk Pembangunan Infrastuktur.

Sebagai Institusi Pemerintah harus tetap mendukung Program Nawacita Presiden Joko Widodo di semua tingkatan agar bersama semua warga Negara mendukung Program Nawacita pada daerah ini.

Program Nawacita Presiden Joko Widodo pada salah satu poin telah ditegaskan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran degan memperkuat daerah-daerah tertinggal dan desa agar dalam kerangka Negara kesatuan sebagai daerah 3T terluar, termiskin dan tertinggal yang sementara giat melakukan pembangunan dari segala aspek.

Termasuk pembangunan Infrastruktur agar daerah dan desa-desa dapat disejajarkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

Terkait pembangunan daerah untuk mengimplementasikan Program Nawacita tersebut dalam masa Pandemi Covid-19  seluruh daerah telah merasakan dampaknya dari segala sendi-sendi kehidupan termasuk Ekonomi tanpa terkecuali.

Pada Kabupaten bertajuk Kalwedo ini di duga Kapolres Maluku Barat Daya tidak mendukung Program Pembangunan Nawacita Presiden Joko Widodo. padahal Program ini sangat fundamental untuk percepatan Pembangunan pada daerah tersebut agar masyarakat dapat merasakan pembangunan lebih khusus pada bidang Infrastruktur.

Lanjutnya, pada masa Pandemi Covid-19 untuk tetap melaksanakan pembangunan pada daerah ini seluruh instrumen Pemerintah tanpa terkecuali harus dan menjadi kewajiban untuk tetap memberikan kemudahan agar Pembangunan Infrastuktur dapat berjalan secara maksimal tanpa mengabaikan regulasi sebagai dasar pijakan dalam melakukan Pembangunan pada daerah ini agar dapat terlaksana dengan baik.Oleh karena itu, berdasarkan kondisi kekinian pada daerah ini tentu sebagai salah satu instrumen untuk mengawal seluruh program pembangunan.

Seluruh  program Nawacita yang mesti dijalankan di daerah MBD didukung oleh pemangku kepentingan publik termasuk pihak kepolisian terutama pada bidang infrastruktur.

“Kami meminta agar pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres MBD untuk dapat mendukung program Nawacita dengan tetap menegakan aturan dan mempertimbangkan situasi covid-19 yang merajalela,” ungkap Ketua Umum HMI Cabang Ambon, Burhanudin Rumbouw.

Pihaknya juga mendesak agar Kapolres Maluku Barat Daya tetap mengedepankan kepentingan umum terkait pembagunan Infrastruktur dengan tetap netral menegakan aturan yang berlaku.

“Artinya program Nawacita harus berjalan selaras dan seimbang di MBD yang adalah wilayah 3T,  Polisi sebagai aparat penegak hukum juga diminta untuk netral tidak berkepentingan pada pilkada sehingga pada saat ada investasi yang akan masuk ke MBD tidak terhambat, karena adanya keberpihakan,” ucap Rumbouw.

“Kami meminta agar aparat penegak hukum pada Polres Maluku Barat Daya untuk bersikap Netral dalam Proses Pilkada 2020, agar program pembangunan yang akan berjalan di daerah MBD   berjalan dengan sebaik-baiknya tanpa ada mecurigaan keberpihakan pada hal-hal tertentu.

Akhir dari pernyataan sikap tersebut, mereka meminta agar Polres MBD dapat memberantas judi togel yang marak terjadi tanpa memandang muka.

“Kami meminta agar Polres MBD dapat memberantas judi togel di MBD tanpa memandang muka, karena ini sangatlah tidak mendidik terutama untuk kalangan pelajar dan anak muda,” ucap Firdaus Mony (FM-07)