Walikota Ambon Ikut Sosialisasi Nasional Digitalisasi Bantuan Sosial

AMBON, fokusmaluku.com- Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengikuti kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang C Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/2).

Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Sosial, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Ketua Transformasi Digital Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh 25 kepala pemerintah provinsi dan 41 kepala pemerintah kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sistem pendataan bantuan sosial secara nasional melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi. Dengan digitalisasi, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memiliki data yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam forum tersebut, Wali Kota Ambon menekankan pentingnya keandalan data sebagai dasar utama dalam pengambilan kebijakan pemerintah, terutama terkait bantuan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.

“Hari ini kita semua diperhadapkan dengan soal keandalan data. Data ini sangat penting karena dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujar Bodewin Wattimena.

Menurutnya, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Data yang akurat akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial serta perencanaan program pembangunan masyarakat.

“Misalnya soal data terpadu sosial ekonomi nasional. Data ini menjadi dasar kita untuk memiliki kebijakan, baik untuk bantuan sosial, pengembangan masyarakat miskin ekstrem, dan lain-lain,” jelasnya.

Bodewin juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat belajar dari praktik baik yang telah diterapkan di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Banyuwangi yang dinilai berhasil mengembangkan sistem pendataan digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

“Ada contoh baik dari Kabupaten Banyuwangi yang lebih dulu telah membuat pendataan secara digital berbasis AI. Ini penting untuk kita pelajari dan terapkan,” katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 41 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah piloting digitalisasi bantuan sosial, termasuk Kota Ambon. Program piloting tersebut ditargetkan dapat mempercepat kesiapan data nasional.

“Ada 41 kabupaten/kota yang menjadi piloting hari ini, salah satunya Kota Ambon. Tujuannya agar sesuai arahan Pak Luhut, bahwa pada bulan Oktober semua data sudah siap,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wattimena menjelaskan bahwa penerapan pendataan digital berpotensi mengubah jumlah penerima bantuan sosial. Namun hal itu merupakan konsekuensi logis dari penggunaan data yang lebih faktual.

“Konsekuensi dari pendataan secara digital, ada yang turun dan ada juga yang naik karena berbasis pada data faktual. Setiap pihak diberikan ruang untuk mengkritisi dan membandingkan data tersebut. Jika tidak benar, maka bisa diperbaiki,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembaruan sistem ini dilakukan agar mekanisme penyaluran bantuan sosial ke depan menjadi lebih tepat sasaran.

“Ini untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pendataan, supaya ke depan orang yang menerima bantuan sosial adalah mereka yang benar-benar berhak,” ujarnya.

Wali Kota Ambon juga menyoroti persoalan ego sektoral yang selama ini kerap menjadi kendala dalam sinkronisasi data.

“Selama ini kita terkendala dengan ego sektoral. Data masing-masing instansi berbeda-beda. Sekarang harus terintegrasi menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang akan menjadi dasar kebijakan,” tutupnya.

Dengan keikutsertaan dalam sosialisasi ini, Pemerintah Kota Ambon diharapkan semakin siap menerapkan digitalisasi bantuan sosial guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, akurat, dan berkeadilan. (***)