BPKAD Kota Ambon Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2019

AMBON,FM.-Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, yang digelar diruang rapat lantai Dua Balaikota Ambon, dengan melibatkan Pimpinan OPD dan Kepala Sub Bagian Pembiayaan dari setiap OPD, Jumat

Kegiatan ini dilakukan dengan maksud, menyinkronkan penyusunan APBD Kota Ambon. Tahun 2019, dengan demikian dibutuhkan suatu tata kelola yang baik. demi terciptanya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berbasis anggaran kinerja dan lebih meningkatkan sistem penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

” Kita akan senantiasa dilakukan penyerangan dengan tata aturan yang terbaru serta mensinkronkan keterkaitan atara dimensi pembangunan nasional melalui beberapa aspek yakni, Pembangunan manusia melalui Ppengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektifitas dan kemaritiman, Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif, Pemantapan Ketahanan Energi Pangan, dan Sumber Daya Air melalui pelestarian lingkungan,” Ungkap Ketua Panitia, Ivana Tuhumena dalam laporannya.

Sementara itu, Wali Kota Ambon dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A.G. Latuheru menyebutkan, secara substansial dalam penyusunan APBD ini terdiri atas beberapa bagian. Salah satunya mensinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk menyesuaikan atau menjaga konsistensi.

Sinkronisasi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) provinsi berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) pusat dan sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pemerintah harus mendukung tercapainya 5 prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing daerah mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembanguan nasional dimaksud, sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam RKPD.

Lima prioritas pembangunan nasional tahun 2019 dimaksud meliputi; pertama, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan penetapan pelayanan dasar; kedua, pengurangan kesenjangan antara wilayah melalui penguatan kolektifitas dan kemaritiman; ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif; keempat, pemanfaatan ketahanan, energi, pangan, sumber daya air melalui kelestarian lingkungan dan yang; kelima stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
perlu bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam
penyusunan RKPD tahun 2019 mempedomani peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2018 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019. (FM-09)