Pemda Diminta Tindak Lanjut Rekomendasi Menyangkut Kerugian Negara dan Daerah
November 27, 2018AMBON,FM.-Pemerintah Daerah, Kabupaten dan Kota di Maluku, diminta untuk dapat menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Perwakilan Maluku menyangkut kerugian negara dan kerugian daerah, yang mana laporan hasil pemeriksaan akan bermanfaat jika seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Maluku, Muhammad Abidin, SE.Ak dalam sambutannya saat Rapat Kerja Daerah ( Rakerda) Komite IV DPD RI Dalam Rangka tindak lanjut Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester I BPK -RI Tahu 2018 di Provinsi Maluku, yang digelar diruang rapat lantai III Kantor BPK-RI Maluku, Selasa (27/11/2018).
Dihadapan kepala- kepala daerah, Abidin menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan pemeriksaan atas 12 laporan keuangan pemerintah daerah diwilayah Provinsi Maluku tahun 2017 lalu. Bahkan telah disampaikan kepada DPRD dan kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota, termasuk hasil pemeriksaan atau bantuan keuangan partai politik.
Lanjutnya, Ditahun 2018, Semester pertama, BPK RI Maluku juga telah melaksanakan pembahasan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI bersama seluruh Inspektorat 11 Kabupaten kota. pemeriksaan semester II akan dilaksanakan pada bulan Desember nanti.
“Dari hasil pemantauan yang dilakukan pada semester I, menunjukan capaian tindak lanjut dari rekomendasi adalah 70 persen dan nilai rekomendasi sebesar 52 persen,” akuinya.
Saat ini di BPK Maluku telah memiliki ruang aplikasi sistem informasi pemantauan tindak lanjut (SiPTL) aplikasi ini berbasis web untuk mengelola data secara online dan realtime antara BPK dengan instansi yang diperiksa. dengan adanya aplikasi ini, diharapkan perkembangan penyelesaian tindak lanjut semakin ditingkatkan lagi dengan adanya aplikasi ini.
Abidin menghimbau, agar pemerintah daerah dapat lebih update dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK terlebih khususnya pada rekomendasi yang menyangkut kerugian negara atau daerah.
Menurutnya, Sesuai UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR/DPR/dan DPRD/ DPD memiliki fungsi pengawasan terhadap hasil pemeriksaan BPK dengan adanya kunjungan ini, akan memberikan dorongan kepada pemda agar lebih berkomitmen dalam penyelesaian rekomendasi yang tertuang dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK,termasuk mendorong pemda,kabupaten dan kota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan negara.( FM-07)
