Barnabas Orno Tinggalkan “Duka” Di MBD

AMBON,FM.- Detik- detik terakhir pasca Mantan Bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno melepaskan jabatannya dinilai tidak meninggalkan kesan yang baik dalam tubuh birokrasi malah meninggalkan hal buruk alias “duka” mendalam yang dirasakan bagi para honorer di bumi Kalwedo.

Pasalnya, sekitar 600 orang para honorer yang di SK-kan Barnabas Orno sampai saat ini belum bisa menerima gaji mereka. Bagaimana tidak, ratusan honor tersebut diangkat setelah penetapan anggaran pada akhirnya gaji honorer yang menelan anggaran sekitar 9 Miliar itu tidak masuk dalam DPA.

Menurut sumber terpercaya yang diterima media ini, 600 an honorer tersebut pun banyak tenaga administrasi. Sedangkan di MBD butuh tenaga medis dan guru. Kalau pengangkatan tersebut, kata sumber karena ada skenario politik maka pasti kebijakannya amburadul .
Sumber mengungkapkan dari jumlah 600 an honorer ada sekitar 200 honorer di Dinas Pendidikan yang diangkat melalui SK Kepala Dinas saat itu yakni Desianus Orno.

Nasib malang para honorer yang sudah datang jauh- jauh dengan membuang biaya untuk melakukan pemberkasan di kota Tiakur sampai saat ini hanya menerima isapan jempol.

Kalau seperti ini, kata sumber, siapa yang disalahkan dan harus bertanggung jawab atas kebijakan yang amburadul ini. Jangan sampai ini bagian dari jebakan batman untuk Bupati yang baru dilantik, duga sumber.

Menanggapi hal ini, Tokoh muda Maluku Barat Daya, Hervi Laimeheriwa yang dikonfirmasi media, mengatakan, potret kebijakan yang dilakukan mantan Bupati, Barnabas Orno terkait pengangkatan tenaga honorer adalah kebijakan asal- asalan.
” Kalau mau angkat tenaga honorer harus sesuaikan dengan kebutuhan daerah dan anggaran. Bukan ambil ikut suka yang endingnya menguras anggaran daerah. Ya.. kalau 9 miliar itu sangat besar. Bisa diperuntukan untuk kebutuhan mendesak masyarakat” tegas Hervi yang juga sekretaris IKSO itu.

Kata dia menduga, ada banyak honorer yang namanya di SK- kan tapi tidak masuk kantor. Pasalnya, ada sebagian nama honorer yang di SK- kan tapi tidak berdomisili di MBD. Bahkan banyak tenaga honorer yang bukan berasal dari MBD.

“Kami mendesak Bupati MBD, Benyamin Th, Noach, ST agar segera memperhatikan hal ini. Sehingga pengangkatan honorer harus memprioritaskan anak daerah dan mereka- mereka yang berdomisili di MBD” tegasnya. ( FM-05)