Negeri Hative Kecil Bermusyawarah Pertanggungjawabkan Laporan Keuangan Bumdes Sosoki

Oktober 26, 2022 0 By admin

AMBON, FM, – Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau kota Ambon kembali melangsungkan musyawarah Khusus dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan BumNeg sosoki. Yang digelar pada desa setempat.

Musyawarah ini juga mengikutsertakan beberapa unsur dari masyarakat negeri desa seperti kelompok perempuan , kelompok nelayan, kelompok pengrajin kelompok tani dan tokoh masyarakat dan juga toko adat pada daerah setempat.

Raja negeri Hative Kecil, Josias Muriani dalam arahannya menjelaskan, Bumdes Sosoki adalah milik Negeri yang berdiri sejak 1 Desember 2016. Hingga saat ini diperlukan adanya sebuah penyegaran dalam tubuh birokrasi ini, sehingga dianggap perlu untuk melakukan penyegaran.

Menurutnya, Badan usaha milik desa Bumdes) di desa harus memiliki aktifitas fisik desa untuk mendatangkan setoran untuk Bumdes dan Negeri. Dalam upaya itu, lantas pihaknya sempat melakukan penyertaan modal yang anggarannya bersumber ADD agar Bumdes ini dapat berjalan lancar sesuai dengan kebutuhan.
Bumdes Sosoki ini bergerak pada bidang perikanan seperti jaringan apung, sembako, foto copy, agen BRI Link.

Prinsipnya adalah pendapatan akan semakin baik, apabila dukungan serta pelayanan kepada masyarakat dapat diterapkan secara baik, hasilnya pasti baik juga.

Sementara itu, Camat Sirimau, A Waliulu dalam sambutannya yang diwakili oleh salah satu staf menjelaskan, musyawarah tentang desa atau negeri telah diatur dalam peraturan menteri desa ( Permendes) PDTT Nomor 16 tahun 2019 yang adalah merupakan proses musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah desa atau negeri dan unsur masyarakat. diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis yang dilaksanakan secara partisipatif demokratis transparan dan akuntabel berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Menurutnya, kewajiban yang perlu dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta musyawarah adalah mendorong gerakan soda yang gotong royong menyampaikan aspirasi dan pandangan menurut terciptanya suasana partisipatif demokratis transparan dan akuntabel serta melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan bermukakan proses kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Disebutkan, dalam bermusyawarah tentu tidak akan selalu mulus bila opsi satu atau dua dalam pengambilan keputusan keputusan masih tetap tidak dihasilkan keputusan dan malah menimbulkan sebab perselisihan tentu yang diharapkan kiranya kecil kesepakatan dan perselisihan apabila diselesaikan secara musyawarah serta dalam rasa semangat kekeluargaan dan tujuan yang baik. ( FM-09)