Pemkot Ambon Tanggapi Polemik Uang Makan-Minum dan Perjalanan Dinas

AMBON, FM,- menyikapi isu yang beredar di tengah masyarakat utama terkait pemilik uang makan minum serta uang perjalanan dinas sekretariat Kota Ambon pihak Pemerintah Kota Ambon angkat bicara.
Pemkot Ambon melalui Kepala Dinas komunikasi informatika dan persendian Kota Ambon Joy Andrians yang juga selaku juru bicara Pemerintah Kota Ambon mengatakan bahwasannya hal tersebut masih dalam tahap atau proses pemeriksaan BPK.

“Jadi hal tersebut sesungguhnya masih dalam tahap pemeriksaan yang dilakukan BPK ini merupakan bagian dari tugas rutin tahunan pihak BPK untuk melakukan audit keuangan terhadap pemerintah kota Ambon ungkap adrians melalui saluran telepon Rabu (17/04/2023)

DIa menjelaskan, ada dua tahapan besar dalam suatu proses pemeriksaan yakni audit pendahuluan dan audit kelinci untuk audit pendahuluan yang tilamnya adalah permintaan data awal sudah dilakukan sekarang sudah ada pada tahap audit rinci di dalam audit rinci kurang lebih ada 4 tahapan yang pertama terkait akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan dan yang kedua adalah konfirmasi data-data pemeriksaan saat ini proses yang dilakukan Baru saja sampai pada tahap konfirmasi data pemeriksaan.

Untuk poin ketiga dan keempat lanjut adrians yakni penyampaian temuan sementara (pokok-pokok hasil pemeriksaan) yang nanti akan ditanggapi oleh SKPD terkait dan yang terakhir adalah penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP)

“Proses pemeriksaan masih terus berlangsung Jadi belum tentu informasi yang beredar di kalangan masyarakat terhadap beberapa media tentang penyelewengan dana sebesar yang disebutkan nantinya menjadi temuan akhir karena pada prinsipnya Hasil tersebut belum menjadi temuan yang disampaikan pihak pemeriksa yang dalam hal ini adalah BPK kepada pemerintah kota Ambon,” akuinya

Tambahnya, jika hasil pemeriksaan sudah dikeluarkan tentu Pemerintah Kota Ambon akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut sebagai finalisasi dan akan menginformasikan kepada masyarakat guna menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah kota Ambon. Eda L