Komisi II DPRD Kota Ambon Desak Disdik Masukan Data Seluruh Tenaga Honorer Pendidikan

AMBON,FM,- Komisi II DPRD Kota Ambon mendesak Dinas Pendidikan untuk memasukan data jumlah pegawai honor/kontrak tanpa terkecuali. Artinya, bukan hanya tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBD tetapi juga yang dibiayai sendiri oleh dana BOS dan juga tenaga kontrak yang berada di sekolah yayasan. Hal ini diungkapkan ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Cristianto Laturiuw kepada fokusmaluku.com, Jumat (27/10/2023)

Menurut Laturiuw, perlu adanya  sinkronisasi data bersama seluruh tenaga-tenaga Honorer di lembaga pendidikan. sekalipun mereka itu tidak dibayarkan dengan APBD Kota Ambon tetapi pendataan itu harus dilaporkan juga ke Badan kepegawaian daerah.

“Seluruh tenaga kontrak yang ada pada semua jenjang, baik negeri maupun swasta atau Yayasan, entah yang dibiayai oleh anggaran daerah ataupun dari Dana BOS, karena urusan honor dan kontrak bukan hanya soal yang diongkosi oleh APBD,” beber Laturiuw.

Lebih jauh dijelaskan, mereka yang honor janganlah dilihat dari lebel dimana mereka mengabdi melainkan harus melihat bahwa mereka sama-sama bekerja, mengajar, melatih, mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa di kota ini.

“Kita sudah lama kecolongan tentang penanganan tenaga honor dan kontrak sejak tahun 2020 dan tahun depan, jangan kita kecolongan lagi hanya karena banyaknya jumlah formasi yang ditetapkan namun tidak sebanding dengan jumlah pelamar yang ada.padahal jumlah tenaga honor kita masih ada pada angka ratusan bahkan ribuan,” demikian tutup Laturiuw. Eda L