Opini WTP Harus Dimaknai Sebagai Momentum Evaluasi 

AMBON, fokusmaluku.com- Opini yang diterima oleh pemerintah Provinsi Maluku dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK-RI ) Perwakilan Maluku yakni Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) Tahun 2025 dan sepanjang 10 tahun berturut-turut janganlah dimaknai hanya dari sisi prestasi melainkan harus menjadi momentum dalam proses evaluasi kinerja kedepan. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Lewerissa kepada awak media di Balai Rakyat Karpan Ambon, Senin (08/06/2026)

Menurut Johan, capaian tersebut justru harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah.

“Provinsi Maluku mendapat opini WTP selama 10 kali berturut-turut. Itu bukan menjadi kebanggaan buat kita, tetapi menjadi koreksi ke depan agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah,” ucapnya

Dirinya menilai, sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan BPK harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel dan transparan.

Opini WTP, ungkap Lewerissa, bukan berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sempurna. Karena itu, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK harus menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan berbagai persoalan yang masih ditemukan dapat segera diselesaikan,” ujarnya.

DPRD Maluku akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, perbaikan tata kelola keuangan juga diharapkan berdampak pada pengelolaan sektor-sektor strategis daerah, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Maluku. (**)