Sengketa Tapal Batas SBB–Maluku Tengah Temui Titik Terang

AMBON, Fokusmaluku.com – Sengketa tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Maluku Tengah, khususnya Tanjung Sial yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade mulai menunjukkan titik terang. Hal ini diungkapkan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, usai melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (22/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Asisten II dan Asisten III Pemerintah Provinsi Maluku untuk membahas secara khusus persoalan batas wilayah, terutama menyangkut sejumlah dusun di kawasan Tanjung Sial yang hingga kini masih menjadi objek sengketa kedua kabupaten.

Menurutnya, pertemuan bersama Sekretaris Jenderal Kemendagri, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah berlangsung konstruktif dan menghasilkan kesamaan persepsi mengenai arah penyelesaian sengketa.

“Puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, siang tadi kami bertemu dengan Pak Sekjen Kemendagri bersama Direktorat Toponimi dan Batas Daerah. sudah dijelaskan dan sudah ada titik terang menuju penyelesaian yang definitif,” kata Gubernur Hendrik Lewerissa.

Ia menjelaskan, sengketa yang terjadi sejak pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat di wilayah yang dipersengketakan.

Akibatnya, warga di sejumlah dusun di kawasan Tanjung Sial hingga kini masih mempertanyakan status administrasi pemerintahan mereka, apakah berada di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat atau Kabupaten Maluku Tengah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah proaktif untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut bersama pemerintah pusat.

“Sebagai gubernur, saya bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan persoalan ini karena menyangkut dua kabupaten. Ini masalah lama yang tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.

Meski demikian, Hendrik mengingatkan agar tidak muncul persepsi bahwa sengketa tersebut telah selesai sepenuhnya. Ia menegaskan, hasil pertemuan di Kemendagri baru menunjukkan adanya titik terang menuju penyelesaian yang komprehensif dan tuntas.

“Yang paling penting adalah sudah ada titik terang. Jangan sampai diberitakan seolah-olah persoalan ini sudah selesai. Belum selesai, tetapi arah penyelesaiannya sudah semakin jelas dan mendapat respons yang sangat positif dari Kemendagri,” ujarnya.

Gubernur berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan agar proses penyelesaian sengketa tapal batas tersebut dapat segera dituntaskan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta mengakhiri polemik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. (Eda L)