Diduga Ada Aroma Busuk di SMPN 19 Ambon, Kepsek Diminta Tidak Turut Menutupi 

Diduga Ada Aroma Busuk di SMPN 19 Ambon, Kepsek Diminta Tidak Turut Menutupi 

November 18, 2026 0 By admin

AMBON, fokusmaluku.com- Diduga kuat, ada aroma busuk di SMPN 19 Ambon, atas dugaan tindak kekerasaan seksual pada siswa yang adalah anak dibawah umur pada lingkungan sekolah dimaksud oleh salah satu tenaga kependidikan berstatus PPPK.

Atas dasar itu kepala sekolah diminta untuk tidak turut serta dalam menyimpan bau busuk yang mulai tercium menyengat.

Dugaan percabulan terhadap siswa ini terjadi di lingkungan sekolah awal october lalu.

Kepala sekolah SMPN 19 Ambon, Novy Gaspersz yang notabenenya adalah pemimpin pada lembaga sekolah tersebut terkesan turut membantu pelaku agar masalah ini tidak boleh mencuat ke publik dengan alasan agar nama sekolah tidak ikut terbawa, padahal TKP adalah di toilet sekolah yang sama.

Saat dikonfirmasi awak media beberapa waktu lalu diruang kerja kepala sekolah, nampak jelas kepala sekolah tidak ingin media memuat persoalan ini, beliau takut nama sekolah disebut, nanti malu.sehingga berbagai upaya pendekatan juga dilakukan oleh kepala sekolah bersama dengan pelaku termasuk pendekatan diam-diam dengan pihak kepolisian.

Kepala sekolah mengakui, tau dan kenal dengan jelas siapa pelaku, sehingga tidak percaya pelaku yang melakukan hal tersebut.

Sementara pengakuan korban baik kepada keluarga maupun dihadapan polisi, korban mengaku pelakunya adalah tenaga kependidikan pada sekolah itu.

Lantaran tidak mau malu, Kepsek berharap agar penahanan terhadap pelaku jangan dilakukan di sekolah tetapi di rumah, meskipun TKPnya adalah di sekolah.

Atas kejadian ini, kepala sekolah mestinya membuka ruang bagi pihak berwajib untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini bukan lantas menutupi borok dan berupaya melindungi pelaku dengan dalih bahwa belum ada kepastian bahwa Dia (Pelaku bersalah)

Untuk diketahui, atas perbuatan bejat tenaga kependidikan ini sesuai ketentuan Undang Undang tenaga kependidikan atau staf di lingkungan satuan pendidikan) yang melakukan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap murid di bawah umur dapat dikenai sanksi berat, yang mencakup sanksi pidana, sanksi tambahan, serta sanksi administratif/kepegawaian.

Sanksi Pidana

• Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016):

• Pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dapat dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda.

• Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS):

• Jika perbuatan tersebut memenuhi unsur kekerasan seksual tertentu (misalnya persetubuhan atau pemaksaan), pelaku dapat dijerat dengan aturan khusus dalam UU TPKS yang memiliki ketentuan pidana penjara minimal khusus serta denda.

. Sanksi Tambahan dan Tindakan

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pelaku dapat dikenai sanksi tambahan berupa:

• Pengumuman identitas pelaku.

• Tindakan rehabilitasi dan/atau pemasangan alat pendeteksi elektronik (sesuai putusan pengadilan).

Sanksi Administratif / Kepegawaian

• Jika pelaku merupakan ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau pegawai honorer/tetap yayasan sekolah, yang bersangkutan dapat dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan melalui mekanisme kode etik dan disiplin pegawai. (FM)