Pemkot gelar rembuk Stunting dan penguatan kapasitor garis kader posyandu

AMBON,FM,- Pemerintah Kota Ambon menggelar kegiatan rembuk stunting dan penguatan kapasitas kader posyandu, Senin (03/04/2023) pada salah satu hotel di Kota Ambon yang dibuka langsung oleh Pj.Wali kota Ambon bersama PJ ketua TP-PKK Kota Ambon,Lisa Wattimena.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber antara lain kepala perwakilan BKKBN provinsi Maluku, Sarles Brabar, ketua tim kerja kesehatan balita dan anak pra sekolah Kementerian Kesehatan, dr.n Rivani Noor, team leader INEY Regional V Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Sam Larobu serta dirjen kesehatan masyarakat Kemenkes, dr. Maria Endang Sumiwi yang memberikan materi via daring.

Pj .Ketua TP-PKK, Lisa Wattimena dalam laporannya menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memberi penguatan tentang tugas dan peran kader posyandu sehingga diharapkan pelayanan posyandu menjadi lebih baik dalam penurunan angka stunting.

“Upaya ini bukan tanggung jawab pemerintah saja namun semua komponen yang ada di masyarakat termasuk kader posyandu karena fungsi kader sangat besar mulai dari tahap perintisan sebagai penghubung perencanaan dan pelaksana serta pembina dan penyuluh,”katanya.

Sementara itu PJ Walikota Ambon body band watermena mengatakan penguatan kapasitas ini menjadi hal yang penting dalam upaya pencegahan stunting di Kota Ambon sebab penyelesaian stunting butuh sinergitas dan kolaborasi semua elemen yang terlibat di dalamnya sehingga para kader posyandu juga terpanggil untuk itu.

“Ini agar para kader posyandu dapat memahami dengan benar tugasnya sehingga intervensi yang dilakukan akan tepat sasaran,” tuturnya

Dia menambahkan upaya masif dan strategis untuk penurunan jumlah stunting di Kota Ambon telah membawakan hasil yakni pada tahun 2021 sebanyak 907 anak penderita menjadi 509 anak di Tahun 2022.

Hal ini menandakan Pemerintah Kota Ambon dan stakeholder terkait mampu melakukan upaya konkrit sehingga jumlah penderita turun kita tidak lagi persoalkan cara menentukan anak penderita stunting tetapi ini jadi perhatian bersama agar pemerintah pusat melakukan sinkronisasi sehingga di setiap daerah cara menentukan anak stunting sama,” Eda L