Bela Rakyat, Pansus DPRD kota Ambon Minta PSBB Tak Diperpanjang

Bela Rakyat, Pansus DPRD kota Ambon Minta PSBB Tak Diperpanjang

Juli 2, 2020 0 By admin

AMBON,FM,- Bela rakyat, Panitia Khusus ( Pansus) DPRD Kota Ambon meminta agar Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di kota Ambon tidak diperpanjang.

Permintaan tersebut yang nantinya akan tertuang dalam salah satu poin rekomendasi Pansus yang ditandatangani oleh seluruh fraksi di DPRD dan akan diberikan kepada pimpinan DPRD untuk dapat diteruskan kepada walikota Ambon. Demikian ungkap Ketua Pansus penanganan dan percepatan covid 19 DPRD Kota Ambon, Johny Watimenna saat konfrensi pers di gedung DPRD Kota Ambon- Belso Ambon, Kamis(02/07/2020)

Pansus DPRD memberikan sejumlah pertimbangan kepada pemerintah kota Ambon lantaran melihat kondisi PSBB yang terjadi sangatlah menganggu aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga tak jarang banyak aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa maupun beberapa elemen masyarakat yang juga meminta agar PSBB tidak lagi diperpanjang.

“Setelah memperhatikan masa berlaku perwali 18 tahun 2020 tentang PSBB ya kan berakhir pada tanggal 5 mendatang, pansus sedang menyusun rancangan rekomendasi yang nantinya akan diteruskan kepada pimpinan DPRD untuk diserahkan kepada pemerintah kota Ambon dalam hal ini walikota. Ucap Watimenna.

Alasan pertama adalah Pansus berkeinginan agar perwali Nomor 18 tahun 2020 dicabut dan dan mengusulkan untuk tetap memberlakukan aturan baru dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau PSBB transisi.

Artinya anjuran maupun pelaksanaan penegakan hukum tetap dilakukan namun aktivitas ekonomi masyarakat juga harus tetap berjalan.

“Aturan tentang upaya untuk memutus mata rantai tetap ditegakkan tetapi melonggarkan aktivitas ekonomi masyarakat ataupun aktifitas lain yang tidak menghambat.

Ditempat yang sama, Zeth Pormes yang juga Sekretaris Pansus menyatakan, dalam hari ini secara akumulatif terjadi peningkatan tetapi jika dilihat dalam hitungan hari perhari akumulasi terkonfirmasi positif pada saat pemberlakuan PKM hingga PSBB justru mengalami penurunan.

Dirinya mencontohkan, jika pada saat PKM data terkonfirmasi positif per hari bisa mencapai 14 orang waktu PSBB rata-rata 9 orang dan hari ini berada pada angka 7 orang per hari artinya yang terkonfirmasi setiap hari mengalami penurunan meskipun secara akumulasi jumlah terjadi peningkatan kasus setiap hari

Soal dampak ekonomi, akibat dari pembatasan yang dilakukan banyak sekali aktivitas ekonomi yang tidak berjalan lancar mengapa itu sangat berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi di kota ini. Sehingga jika terus dibiarkan akan terjadi klaster baru orang miskin akibat ekonomi yang lesu.

Atas dasar buah pikiran itulah Pansus menilai dari aspek kesehatan untuk menghambat pandemic kemungkinan akan berjalan secara baik namun dari faktor ekonomi akan sangat merugikan masyarakat.

Semoga perlu di berikan rekomendasi pikir kepada pemerintah agar geliat ekonomi dapat dibuka agar pertumbuhannya berjalan secara baik jangan lagi ada penambahan masyarakat miskin baru di Kota Ambon.

“Rekomendasi kita adalah psbb tidak lagi diperpanjang oleh Walikota, dilakukan psbb transisi agar geliat ekonomi tetap hidup secara baik dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ditetapkan oleh pemerintah maupun dalam pembatasan jumlah pengunjung,” Akuinya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Kepentingan kami Pansus adalah demi masyarakat banyak, rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah kota Ambon hasil kerja pansus.
Pikiran-pikiran Pansus mengenai pemberlakuan psbb di Kota Ambon adalah pemikiran yang produktif demi kepentingan masyarakat banyak.

Selama pelaksanaan tes PSB diketahui dan banyak masyarakat yang teriak pemerintah sering didemo oleh mahasiswa, karena itu harus telah direspon yang baik oleh wakil rakyat. Atas dasar itu Pansus akan segera menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah untuk nantinya dijadikan referensi atau bahan pertimbangan serta evaluasi pelaksanaan PSBB artinya Maulida lakukan seperti apapun tetapi jangan lupa kepentingan rakyat jangan sampai tersisih baik dari faktor ekonomi maupun sosial.

Menurutnya pemberlakuan PKM justru lebih baik dibandingkan PSBB yang mana malam PKN proses ekonomi tetap berjalan meskipun dibatasi dengan waktu.

“Dampak dampak sosial ekonomi yang terjadi akibat peristiwa itu yang mestinya diintervensi oleh pemerintah, masyarakat yang mencuri karena memang intervensi yang dilakukan belum merata dan sebagai wakil rakyat tidak kita tidak bisa tinggal diam melihat rakyat menjerit,” ucapnya.

semoga rekomendasi yang nantinya disampaikan oleh Pansus DPRD Kota Ambon kepada pemerintah kota dapat dijadikan pertimbangan untuk pelaksanaan PSBB agar dihentikan atau tidak lagi diperpanjang. Namun jika memang Pemerintah Kota Ambon tetap akan memperlakukan PSBB tahap 2 maka harus ada kompensasi atau intervensi pemerintah yang nyata dan tak berpihak terutama dari sisi ekonomi.

“Kan di Perwali juga memberi ruang kepada pelaku usaha, oleh karena itu kami berharap agar dapat dipertimbangkan.sehingga di waktu-waktu ke depan apapun bentuknya biarkan saja ekonomi bergeliat,namun tetap berpedoman pada standar protokol kesehatan yang berlaku pakai masker,rajin cuci tangan dan jka jarak,” tutupnya.(FM-08)