Saidna Bin Tahir Kesal, Sikap Tim Satgas Melarang Pedagang Kota Jawa Berjualan

Saidna Bin Tahir Kesal, Sikap Tim Satgas Melarang Pedagang Kota Jawa Berjualan

Agustus 30, 2020 0 By admin

AMBON,FM,- Sabagai wakil rakyat Daerah Pemilihan ( Dapil) Teluk Ambon, Saidna Azhar Bin Tahir menunjukan kekesalannya terhadap sikap arogansi Tim Satuan Tugas ( Satgas) percepatan penanganan Covid 19 di kota Ambon yang tergabung dalam tim penertiban yang melarang puluhan pedagang  kuliner malam pada talud kota Jawa (sekitar loaksi pelabuhan spead) untuk berjualan dengan alasan menghindari kerumunan orang.

Menurutnya, jika alasan larangan berjualan karena kerumunan orang, pemerintah mestinya memberikan solusi berupa penegakan protokol kesehatan bagi pedagang dalam hal jaga jarak, cuci tangan dan wajib pakai masker termasuk pembatasan jam operasional malam. Jika itu dilakukan sudah tentu akan diikuti juga oleh masyarakat yang notaben adalah pengunjung.

“Kalau berkaitan dengan covid- 19 mestinya harus ada solusi dengan menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak,pakai masker dan batasi operasional malam, jika kerumunan orang yang menjadi alasan maka bisa saja ditempatkan petugas sehingga dapat dengan mudah dimonitoring, bukan dengan otoriter datang dan langsung melarang berjualan,” akui bin Tahir kepada wartawan di Baileo Rakyat-Belso Ambon beberapa hari lalu.

Akuinya, jika dilihat dari sisi pendapatan mestinya ditangkap oleh pemerintah sebagai potensi  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  bukan dengan menggunakan kekuasaan lalu mengintimidasi masyarakat sehingga masyarakat semakin sengsara dengan sikap dan perilaku arogansi dari satuan polisi pamong praja Kota Ambon.

Bin Tahir menyatakan, jika pemerintah beralasan lokasi tersebut masuk dalam jalan protokoler mestinya pemerintah juga lakukan pemerataan pada seluruh jalan protokol bukan hanya pada pedagang yang berjualan di talud kota Jawa. pasalnya di beberapa lokasi yang lain di Kota Ambon yang juga masuk dalam wilayah protokoler kota juga masih ada pedagang yang terus berjualan.

“Sebenarnya semua itu bisa diatur terutama sirkulasi orang, pemerintah terlalu otoriter, kasihan masyarakat, padahal dalam situasi pandemic seperti ini selain dari aspek kesehatan yang harus diperhatikan kewajiban pemerintah juga harus menumbuhkan ekonomi kerakyatan supaya terjadi keseimbangan hidup dalam roda¬† perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Dirinya berharap agar satuan gugus tugas pemerintah kota Ambon tidak arogan dalam menindak pedagang pada wilayah-wilayah tertentu yang juga menyambung hidup dari berdagang tetapi mestinya dibuat langkah-langkah persuasif agar masyarakat tidak dirugikan.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Teluk Ambon, dirinya mengaku akan tetap mengawal proses ini sehingga dapat dicari solusi dan jalan keluar untuk masyarakat PKL. Hal ini juga didukung dengan sikap Komisi II DPRD kota Ambon yang akan memanggil pihak terkait untuk menanyakan hal tersebut dan mencari solusi yang terbaik.

“Kita dipilih dan diangkat oleh mereka, ini  tanggung jawab besar kita, sebelum masyarakat mati, ya kita yang mati duluan,” tutupnya. (FM-07)