Paripurna ke 5 DPRD Hasilkan 16 Rekomendasi  ke Pemkot Ambon

Paripurna ke 5 DPRD Hasilkan 16 Rekomendasi ke Pemkot Ambon

September 2, 2020 0 By admin

AMBON,FM,-Dalam rapat paripurna ke 5 masa persidangan III tahun sidang I 2019-2020 dan pembukaan masa persidangan I tahun sidang II 2020-2021 di Baileo rakyat-Belso Ambon, Rabu (02/09/2020)

DPRD menuangkan pokok-pokok pikiran dalam bentuk rekomendasi sebagai bentuk perwujudan sinergitas antara DPRD dengan kepala daerah, yang ditandatangani langsung oleh tiga pimpinan DPRD.

Enam belas rekomendasi tersebut antara lain,
Meminta kepada pwmerintah Kota Ambon untuk segera melakukan proses penyelesaian persoalan kepala pemerintahan negeri yang belum memiliki kepala pemerintahan negeri yang definitif, pemerintah kota Ambon diminta untuk mempercepat tahapan pemilihan kepala desa di Kota Ambon sesuai ketentuan peraturan yang telah diturunkan oleh pemerintah pusat.

Ketiga, Pemerintah Kota Ambon segera memfasilitasi data korban bencana gempa bumi di Kota Ambon terhitung dari tanggal 26 September dan tanggal 10 Oktober 2019 sekaligus mempercepat penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan teknis yang telah diputuskan oleh Badan Penanggulangan Bencana nasional RI.

Keempat, Pemerintah Kota Ambon diminta lebih tegas dan konsisten dalam menerapkan ketentuan aturan yang telah diterbitkan untuk mengatasi dan mencegah penularan virus covid 19 di Kota Ambon.

Kelima, Pemerintah Kota Ambon segera menyelesaikan proses penyaluran bantuan jaring pengaman sosial covid 19 khususnya untuk BLT APBD Kota Ambon bagi para calon penerima bantuan yang sampai saat ini belum menerima hak mereka.

Keenam, Pemerintah Kota Ambon segera menyelesaikan persoalan pemutusan hubungan kerja PHK oleh perusahaan terhadap tenaga kerja akibat dari dampak covid-19 di Kota Ambon.

Pemerintah Kota Ambon juga diminta untuk meminimalisir dampak penyebaran penyakit berbahaya lainnya yakni DBD terhadap ancaman peningkatan kasus serta mengoptimalkan peningkatan konsep pengentasan masalah stunting di Kota Ambon.

Pemerintah Kota Ambon bersama tim kerja agar segera melakukan pendataan dan perlindungan terhadap situs-situs sejarah yang ada di Kota Ambon

Selain itu,pemerintah Kota Ambon agar dapat memproses bersama tim kerja tindak lanjut pengalihan status benteng Victoria menjadi wilayah situs sejarah.

Kesepuluh, pemerintah kota untuk memperhatikan status akreditasi semua Puskesmas yang ada di Kota Ambon.

Pemerintah Kota Ambon diminta meningkatkan kualitas pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Ambon dan juga agar dapat serius menangani penyelesaian infrastruktur pada Rumah potong Hewan tawiri agar bisa segera difungsikan.

Pemerintah Kota Ambon Diharapkan segera menata Terminal Mardika sesuai fungsinya dan meninjau kembali regulasi parkir yang bertabrakan dengan kebijakan pemerintah provinsi pada ruas jalan tertentu dalam melakukan parkir paralel dan dapat meninjau kembali pihak ketiga yang melakukan pungutan secara manual karena ini dapat berimplikasi terhadap kebocoran PAD.

Hal lain juga yang harus diperhatikan adalah memperhatikan dampak pencemaran lingkungan dari proses pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di kusu-kusu sereh.

Selanjutnya adalah pemerintah Kota Ambon memperhatikan proses pengelolaan sampah lewat akses pelayanan persampahan di Kota Ambon.

Diharapkan apa yang menjadi sumbangsi pikir DPRD Kota Ambon dalam bentuk rekomendasi dapat menjadi referensi bagi pemerintah kota Ambon khususnya Walikota dalam melaksanakan proses pembangunan kota Ambon dengan lebih baik sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah. (FM-08)