Latupono: APBD itu Uang Rakyat, Mesti Digunakan Sesuai Kebutuhan

Latupono: APBD itu Uang Rakyat, Mesti Digunakan Sesuai Kebutuhan

April 8, 2021 0 By admin

AMBON,FM,- Wakil ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono dengan lantang menyatakan, APBD adalah uang rakyat
karena itu akan lebih baik bila seluruh program kegiatan yang mengarah kepada kepentingan masyarakat atas koordinasi dan komunikasi secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat di kota Ambon.

Hal ini dikemukakan Latupono saat menghadiri Musrenbang kota Ambon yang digelar pada salah satu hotel di kota Ambon, Rabu (07/04/2021)

Dirinya menyentil tentang pinjaman 700 Miliar pemerintah provinsi Maluku perihal pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19 tidak tepat sasaran. dirinya mencontohkan pembangunan Trotoar pada hampir seluruh ruas jalan di kota Ambon.

Menurut Latupono, jika ada program Intervensi dari pemerintah provinsi Maluku dan locusnya adalah kota Ambon harusnya dikoordinasikan, jangan hanya menyurat dan lokasinya sudah ditentukan.

Kedepan dalam tahapan Musrenbang selanjutnya harus menjadi landasan pikir Bappeda Provisni Maluku untuk mengintervensi program kegiatan yang menjurus pada kepentingan masyarakat.

“Trotoar baru dibangun sudah banjir, kualitasnya juga jelek, ini sekedar intermeso agar hal-hal yang akan dilakukan pemprov Maluku kepada kita rakyat di kota Ambon benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Faktanya, pekerjaan trotoar juga banyak yang jatuh karena licin, kita wakil rakyat yang diserang karena masyarakat tidak tau siapa yang bangun yang jelas di kota Ambon pasti tanggungjawab Pemkot Ambon, padahal tidak seperti itu. lagian trotoar kita yang lama masih bagus dan kualitasnya juga terbilang sangat baik.

Menurutnya, yang namanya pemulihan ekonomi, mestinya masyarakat yang diberdayakan pasca covid ini dengan anggaran yang ada itu.

Dirinya meminta agar Bappeda Provinsi Maluku di Tahun 2022 nanti intervensi program harus melihat hasil musrenbang kota Ambon, kan APBD adalah uang rakyat bukan uang kepala daerah, jadi apa yang menjadi kepentingan rakyat di kota Ambon itu yang harus dibuat oleh provinsi, jangan kepentingan lain yang dieksekusi dengan tetap mengutamakan komunikasi dan sinkronisasi yang selaras demi pembangunan kota dan masyarakat yang lebih baik. (FM-06)