PKL Mardika Mengadu, DPRD Tinjau Langsung

AMBON,FM,- Menindaklanjuti pengaduan para pedagang tentang intimidasi Satpol PP terhadap pedagang Pasar Mardika yang dianggap tidak berprikemanusianan, sejumlah PKL mendatangi DPRD Kota Ambon agar jangan ada tindak kekerasan terhadap PKL di pasar.

Usai pertemuan, Komisi III DPRD Kota Ambon langsung melakukan on the spot atau turun meninjau secara langsung kondisi yang terjadi di pasar, sekaligus melihat lokasi pasar yang akan direvitalisasi nantinya.

Saat on the spot komisi III didampingi oleh koordinator komisi, Rustam Latuponno, di pasar PKL mendatangi anggota DPRD dan menyampaikan keluhan mereka di pasar.

Selain mengeluhkan sikap aparat penegak perda itu, PKL juga meminta agar jam operasional pasar diperpanjang hingga pukul 06.00 sore WIT termasuk rencana relokasi mereke ke tempat lain.

Kepada wartawan usai peninjauan, Koordinator komisi III yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latuponno, Kamis (11/06/2020) menyatakan, bagi wakil rakyat tindakan tidak manusiawi yang dilakukan di pasar Mardika haruslah dengan cara yang persuasif dan manusiawi.

“Apapun kebijakan pemerintah sah-sah saja tetapi cara yang tidak persuasif dan manusiawi harus dihindari karena mereka ini rakyat yang membayar pajak dan retribusi sebagai gaji Satpol -PP mestinya cara yang dilakukan harus elegan dan persuasif dengan tidak melukai hati rakyat khususnya pada ajang di pasar Mardika,” ucap Latuponno.

Tindak lanjut dari ini adalah kita akan mengundang Satpol PP untuk rapat bersama dan menindaklanjuti sikap mereka di lapangan terhadap pedagang yang dianggap di luar prosedur kemanusiaan.

Menurutnya, semua kebijakan yang dibuat itu baik untuk memutus mata rantai cover sama mas tetapi efeknya yang harus dipikirkan secara manusiawi agar tidak ada yang dirugikan dari kebijakan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah kota.

“Kita juga kaget atas skenario yang dibuat oleh walikota apalagi ini menyangkut orang banyak mestinya kita duduk bersama dan membahas memang dalam sebuah kebijakan pasti ada dampak tetapi mestinya harus dapat meminimalisir dengan baik oleh pemerintah, kan kasihan jika mereka bekerja untuk menghidupi keluarga juga dibatasi,” demikian Latuponno.(FM-09)