Negeri Hative Besar Gelar MusNeg RKPDes

AMBON, fokusmaluku.com- Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon- Kota Ambon menggelar Musyawarah Negeri penyusunan rencana kerja pemerintah ( RKPDes) tahun anggaran 2025, yang digelar di Aula Kantor Negeri dimaksud, Rabu (09/10/2024)

Turut hadir dalam kegiatan dimaksud perwakilan dari Bappeda Litbang kota Ambon, DP3AMD,Badan Saniri Negeri Hatiwe Besar, Pendamping desa tingkat kota Ambon,Kepala Puskesmas Tawiri, Ketua Tim PKK Negeri Hative Besar, RT/RW, Kader Posyandu, ketua Majelis Jemaat Souhuru.

Penjabat Negeri Hative Besar, Erick Van Room dalam arahan singkatnya menyebutkan, MusNeg adalah sebuah proses demokrasi yang menghadirkan Saniri ,pemneng, RT/RW Posyandu dan semua komponen negeri untuk bermusyawarah melihat dinamika yang terjadi di negeri kemudian merancang kegiatan guna menjawab kebutuhan dari persoalan yang ada di negeri Hative Besar.

Permendes 16 tahun 2019 dan Permendagri nomor 114 tahun 2014 dianggap penting dan strategis untuk menyampaikan aspirasi dari bawah sesuai dengan kebutuhan dari Dusun,RT/RW dimana kita berada.

Diharapkan, seluruh peserta dapat memberikan kontribusi pikir, ide dan gagasan yang diusulka dalam program penting dan urgensi guna menjawab persoalan di negeri.

Turut hadir dalam pemateri dari bapeda Litbang, pencerahan,edukasi dan referensi sebelum kita bermusyawarah .
Supaya apa yang dirancang sesuai dengan sasaran dan kebutuhan kita.

Sebenarnya negeri ini punya potensi yakni air terjun bisa dijadikan objek wisaa, monumen ACM, dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk wisata maupun pengembangan UMKM
Dalam dinamika yang terjadi ada kendala yang dihadapi.

RT yang belum mengeksekusi kegiatan akan diperhatikan juga karena mereka adalah bagian pemerintah negeri.

Penggunaan Dana Desa, Akui Van Room ada tiga pokok yang mesti diperhatikan
Antara lain, anggaran dapat dikelola untuk kepentingan kesehatan, SDM dan pemberdayaan ini hal mendasar yang butuh pengembangan .

Sementara itu, Camat Teluk Ambon, Agus Pattikawa dalam sambutannya saat membuka kegiatan MusNeg menyatakan, yang memiliki kepentingan dalam bermusyawarah haruslah melihat hal-hal yang berdampak kepada masyarakat, jangan ada kepentingan- kepentingan lain lalu masyarakat diabaikan.

Baginya, melalui musyawarah ini harus ada skala prioritas artinya dalam pembahasan nanti kegiatan apa yang memiliki dampak positif kepada masyarakat. Karena. DD dan ADD yang diturunkan buka untuk kepentingan kelompok tetapi masyarakat.

Diharapkan dalam pembahasan nanti dapat diikuti dengan baik supaya dimengerti dan dipahami sesuai dengan aturan
Jangan raci KUA sendiri, harus tepat sasaran jangan karena ada polemik yang terjadi antar sekelompok kepentingan- lantas kepentingan umum diabaikan.

” Ini adalah forum yang sangat penting,karena itu diharapkan usulan yang sudah dibahas dari tingkat paling bawah itu dapat dikawal, karena masyarakat butuh pemerintah hadir dalam seluruh proses pembagunan,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Negeri Hative Besar, Kevin Joseph Pieris yang duduk dalam tim RKPDesa menyatakan, semua yang diusulkan oleh masyarakat, tidak serta merta semuanya diakomodir dan dibiayai oleh DD atau ADD tetapi tim akan turun langsung ke masyarakat melihat setiap usulan yang disampaikan itu dan melakukan cek langsung di lapangan, apakah benar-benar yang diusulkan oleh masyarakat layak dan memang dibutuhkan ataukah tidak, itu juga akan kita evaluasi juga.

” Jadi prinsipnya adalah rencana kerja kita di tahun 2025 adalah benar-benar untuk kepentingan masyarakat, dan itu tepat sasaran, meskipun memang kita di negeri juga punya dana lain diluar DD yang kita siapkan juga untuk membantu menjawab kebutuhan masyarakat di Negeri,” ujar Pieris. (Eda L)